Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan pembentukan peraturan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
Materi Pokok yang diatur dalam peraturan adalah bahwa Perbup ini ddimaksudkan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang/jas pemerintah desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 8 Tahun 2017
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2017 Nomor 477
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksanaan Dana Transfer Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 96 ayat (4) dan (5), Pasal 97 ayat (3) dan (4) dan PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (8) maka perlu diatur tata cara pengalokasian, tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, ADD, dan bantuan keuangan kepada desa di Kab. Kaur, oleh karena itu dibentuklah Perbup tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan dana transfer desa Tahun 2017.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014. UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 22 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014, PMK No. 49/PMK.07/2016, Perda Kaur No. 13 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan dana transfer desa Tahun 2017. Dimuat tentang ketentuan umum, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa, perencanaan, dana transfer desa, pengalokasian, penyaliran dan pencairandana transfer ke desa, pengelolaan, prinsip penggunaan dana transfer ke desa, prioritas penggunaan dana desa, pembinaan dan pengawasan, kerugian keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Dengan berlakunya Perbup ini maka Perbup Kaur No. 5 tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Seluruh pelaksanaan belanja desa dan penatausahaan keuangan desa yang belum diatur di dalam Perbup ini untuk berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku,
Peraturan ini terdiri atas 22 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi keluarga Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati No 8 Tahun 2017 Bahwa Program Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin bertujuan untuk meringankan beban terhadap ahli waris yang di tinggalkan agar lebih berdaya guna serta dapat melanjutkan Aktifitasnya seperti biasa,agar administrasi dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan program pemberian santuan kematian bagi keluarga miskin,maka perlu di atur dan di tetapkan perbub.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini Adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 33 Tahun 2004;UU No 11 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;PP No 58 Tahun 2005;Permendagri No 32 Tahun 2011;Perda No 2 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini di atur Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 14 tentang
Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11
Tahun 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SELEKSI PERANGKAT DESA;
BAB III
PENYARINGAN;
BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA;
BAB V
PENDANAAN;
BAB VI
MASA JABATAN;
BAB VII
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI;
BAB VIII
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA;
BAB IX
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL
PERANGKAT DESA BERHALANGAN;
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannnya Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati
Kendal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat
Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati
Kendal Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan Kabupaten Kendal dipandang tidak sesuai
dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2013
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten
Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2013; Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan ayat (2a) pada Pasal 15, Frasa “Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kendal” dibaca dan dimaknai sebagai “Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Kendal”, dan Frasa “Satuan Kerja Perangkat Daerah” yang disingkat “SKPD”
dibaca dan dimaknai sebagai “Organisasi Perangkat Daerah”
yang disingkat “OPD”.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2013 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2017
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KONAWE UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2017/NO. 169
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada dinas transmigrasi dan tenaga kerja dalam pengembangan dibidang ketenagakerjaan di Konawe Utara Maka perlu membentuk unit pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten Konawe Utara;
UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 9 Tahun 2016; Perbup Konawe Utara No. 41 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. TUJUAN 3. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 4. ORGANISASI DAN TATA KERJA 5. URAIAN TUGAS 6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Faerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan menetapkan kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
1. UU no 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 12 Tahun 2011
5. UU No 15 Tahun 2004
6. UU No 33 Tahun 2004
7. UU No 28 Tahun 2009
8. UU No 23 Tahun 2014
9. PP No 58 Tahun 2005
10. PP No 69 Tahun 2010
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
12. Perda No 5 Tahun 2011
13. Perda Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperuntukkan bagi aparat pelaksanan pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pedoman pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi miimal yang harus dicapai pada setiap triwulan pada tahun berkenaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2017.
Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pusat Kesehatan. Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung, maka perlu dilakukan
optimalisasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
Mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 21
Tahun 2016, yang mengatur tentang biaya pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 78 tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017.
ABSTRAK:
bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dasar pelaksanaan anggaran yang mengalami pergeseran atas persetujuan Penjabat Pengelola Keuangan Daerah atau Sekretaris Daerah dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2016;
PASAL I; PASAL II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
