Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/ KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, dialokasikan anggaran untuk pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menanganai Corona Virus Disease 2019 (COVI D-19) didaerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan. Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan. Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah yaitu Pasal 1, Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
98
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2020/48 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2020
ALOKASI DANA CADANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAMBAHAN GELOMBANG IV TAHUN ANGGARAN 2020 - TATA CARA PENGELOLAAN DAN RINCIAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2020/NO. 499, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 dan Pergeseran Anggaran Belanja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
"Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7 /2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020, perlu diterbitkan Peraturan Bupati Maluku Tengah setelah ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 dan Pergeseran Anggaran Belanja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020. Anggaran Belanja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020 setelah Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku
Tengah Tahun Anggaran 2020 mengalami pergeseran untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka membiayai kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah pada 18 (delapan belas) Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020, sementara Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk memenuhi pembiayaan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 dan Pergeseran Anggaran Belanja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tanah laut guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia secara efektif, efisien dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait maka dipandang perlu mengatur pencegahan stunting di kabupaten Tanah Laut;
Bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Tanah Laut sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
Bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum Pencanangan Penurunan Stunting, perlu diatur pelaksanaannya di Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri kesehatan Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 /PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.
Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting;
Ketentuan Umum;
Asas,Tujuan dan Maksud;
Pilar,Ruang Luang Lingkup dan Sasaran Pencegahan dan Penurunan Stuting;
Pendekatan;
Edukasi,Pelatihan dan Penyuluhan Gizi;
Penelitian dan Pengembangan;
Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab;
Sasaran Wilayah Pencegahan dan Penurunan Stuting;
Peran Serta Masyarakat;
Pencatatan dan Pelaporan;
Penghargaan;
Pendanaan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
16 Halaman
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020
ombudsman ri - pengelolaan - informasi dan dokumentasi
2020
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 46, BN 2020/ NO 1283; PERATURAN.GO.ID; 34 HLM
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 46 Tahun 2020 adalah a) bahwa untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan pelayanan publik; b) bahwa ketentuan dalam Peraturan Ombudsman No. 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman RI.
Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 46 Tahun 2020 diantaranya diantaranya adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah; Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi; Peraturan Ombudsman No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman RI.
Peraturan Ombudsman No. 46 Tahun 2020 dibentuk untuk memperbarui pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi yang diatur pada Peraturan Ombudsman No. 16 Tahun 2014 agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, lingkup peraturan a quo mengatur mengenai apa saja kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelayanan informasi; mekanisme tim pengelola dan dokumentasi, apa saja informasi di lingkungan Ombudsman dan bagaimana pengumuman informasinya; pelayanan informasi publik; pelaporan; dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2020.
Pada saat Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku, Peraturan Ombudsman Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1783), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan besaran tunjangan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 172.4/688/DPRD tanggal 27 Oktober 2020 perihal Perubahan Anggaran Transportasi dan Perumahan, Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Antonius Herutono Djasmanuddin Robby dan Rekan Nomor 00156/2.0107-00/PI/11/00305/1 /X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Laporan Kajian Harga Sewa Kendaraan untuk Kepentingan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Terdiri atas 7 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2020.
Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha perikanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
bahwa ketersediaan dokumen, informasi dan referensi
hukum yang memadai merupakan salah satu indikator
pembentukan produk hukum yang ideal serta sebagai upaya
pemenuhan hak warga negara atas informasi hukum yang
lengkap, akurat dan mudah;
b. bahwa dalam menyediakan dokumen, informasi dan
referensi hukum yang optimal diperlukan adanya
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
yang tertata dan terselenggara dengan baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Bogor;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016
Terdiri dari 30 Pasal 8 Bab yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Kelembagaan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
mengatur mengenai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pelatih Dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Berprestasi
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada induk cabang olahraga, olahragawan dan pelatih yang mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan prestasi keolahragaan di Daerah, sehingga diperlukan pedoman dalam pemberian penghargaan bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pelatih dan induk organisasi cabang olahraga yang berprestasi di Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pelatih Dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Berprestasi;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015; 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 tahun 2018
Penerima Penghargaan, Persyaratan dan Tata Cara Penominasian, Bentuk Penghargaan dan Mekanisme Penyaluran Penghargaan, Tim Penilai, Pendanaan, Pembiayaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2020.
Jumlah Halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Layanan Lumpur Tinja
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan
kondisi sanitasi, kesehatan masyarakat dan lingkungan
hidup, perlu dilakukan pengelolaan lumpur tinja;
b. bahwa guna meningkatkan pelayanan penyedotan dan
pengolahan lumpur tinja perlu menetapkan tarif retribusi
pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Layanan Penyedotan dan
Pengolahan Lumpur Tinja.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
7 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ten tang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2005
tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten
Kolaka (lembaran daerah kabupaten Kolaka tahun 2005
nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kolaka
(lembaran daerah kabupaten Kolaka tahun 2011 nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kolaka;
10.Peraturan Bupati Kolaka Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Togas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kolaka.
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang
Baku Mutu Air limbah Domestik (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
AZAS, TUJUAN DAN SASARAN
BAB III
NAMA, OBJEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB IV
SASARAN DAN RUANG LINGKUP
BAB V
GOLONGAN WAJIB BAYAR
BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMANFAATAN RETRIBUSI, PEMBAYARAN
DAN WILAYAH PUNGUTAN
BAB VIII
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA
BAB IX
PENYELENGGARA
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
