Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 14.807 peraturan dalam 0,058 detik

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Indeks Keamanan Laut Nasional

Abstrak

Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Peraturan Bakamla No 2 Tahun 2023.pdf

LINGKUNGAN HIDUP - PERTAHANAN DAN KEAMANAN - MILITER

2023

Peraturan Badan Keamanan Laut NO. 2, BN 2023 (1037): 13 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Indeks Keamanan Laut Nasional

ABSTRAK:

Mengukur kondisi keamanan laut nasional, diperlukan suatu indeks keamanan laut nasional yang menggambarkan tingkat keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Indeks keamanan laut nasional menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk indikator dalam perencanaan dan evaluasi program kerja Badan Keamanan Laut, instansi terkait, dan instansi teknis di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebijakan mengenai penyelenggaraan pengukuran indeks keamanan laut nasional belum ada pengaturannya sehingga perlu diatur.
Dasar Hukum Peraturan Badan Keamanan Laut ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2014, PP Nomor 13 Tahun 2022, Perpres Nomor 178 Tahun 2014, Perpres Nomor 59 Tahun 2023 dan Peraturan Bakamla Nomor 17 Tahun 2021.
Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN), Komponen Pengukuran IKLN, Penyelenggaraan Pengukuran IKLN, Monitoring dan Evaluasi Pengukuran IKLN dan Pendanaan penyelenggaraan pengukuran IKLN.

CATATAN:

Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Tata cara pengukuran dan penyusunan IKLN ditetapkan oleh Kepala Badan
13

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

Download file:

Peraturan Bakamla Nomor 1 Tahun 2023_ocr.pdf

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2023semenpanrb017.pdf

Sistem Kerja - Pegawai - Aparatur Sipil Negara - ASN - Daerah Khusus Ibukota - Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi - ASEAN

2023

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 17, LL : 4 hlm.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5 - 7 September 2023 di Jakarta dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.
Dasar hukum SE ini adalah PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 47 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 21 Tahun 2023.
Surat Edaran ini berisi himbauan agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk dapat melakukan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 dimaksud mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 agar dapat memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

CATATAN:

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran file: 4 hlm.

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Setkab No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024

Mencabut

Peraturan Setkab No. 3 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024

Download file:

Perseskab_Nomor_7_Tahun_2023.pdf

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Grand Design Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2023-2037

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perseskab_Nomor_5_Tahun_2023.pdf

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Abstrak

Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Download file:

Perseskab_Nomor_3_Tahun_2023.pdf

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2023

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

Perseskab_Nomor_2_Tahun_2023.pdf

Lampiran_Perseskab_Nomor_2_Tahun_2023.pdf

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Peraturan_Sekretariat_Kab...mor_1_Tahun_2023.pdf

01__Lampiran_I_Perseskab_Nomor_1_Tahun_20231.pdf

02__Lampiran_II_Perseskab_Nomor_1_Tahun.pdf

03__Lampiran_III_Perseska...or_1_Tahun_20232.pdf

04__Lampiran_IV_Perseskab...or_1_Tahun_20232.pdf

05__Lampiran_V_Perseskab_Nomor_1_Tahun_20231.pdf

06__Lampiran_VI_Perseskab...or_1_Tahun_20231.pdf

07__Lampiran_VII_Perseska...or_1_Tahun_20231.pdf

08__Lampiran_VIII_Persesk...or_1_Tahun_20231.pdf

09__Lampiran_IX_Perseskab...or_1_Tahun_20231.pdf

10__Lampiran_X_Perseskab_Nomor_1_Tahun_20231.pdf

11__Lampiran_XI_Perseskab...or_1_Tahun_20231.pdf

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2023.pdf

Kontingensi Bencana

2023

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. 2, BN 2023 (469) : 9 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan menanggulangi kedaruratan bencana, perlu ditetapkan pedoman mengenai penyusunan rencana kontingensi bencana.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 24 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2019; dan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang penyusunan rencana kontingensi bencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Kontingensi Bencana merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana Kontingensi Bencana dapat berubah menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana dalam hal terjadi keadaan darurat bencana. Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Kontingensi Bencana sesuai kewenangannya. Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana dilaksanakan secara bertahap, melalui: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. finalisasi

CATATAN:

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
Lampiran file: 34 hlm.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Satu Data Bencana

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Satu Data Indonesia

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia

Download file:

Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2023.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.