Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Staf Khusus Gubernur Banten
ABSTRAK:
Dalam rangka visi dan misi Gubernur selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibantu staf khusus yang mempunyai kemampuan dan keahlian.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 5 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 42 Th 2004; PP No 58 Th 2005; PP No 39 Th 2007; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Perda Prov Banten No 7 Th 2006 .
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Kedudukan Staf Khusus Gubernur; 3.Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Staf Khusus Gubernur; 4. Persyaratan Staf Khusus Gubernur; 5. Pembiayaan Staf Khusus Gubernur; 6. Hubungan Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk satuan pendidikan Kabupaten Sekadau;
UU No.34 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.42 Tahun 2016,
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kepegawaian dan Jabatan; Tata Kerja; Pembiayaan; Koordinator Wilayah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2018.
16 halaman dan 10 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPUALAUAN RIAU TAHUN 2019 ABSTRAK
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 525
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPUALAUAN RIAU TAHUN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rncan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 46 Tahun 2018
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH - DINAS LINGKUNGA HIDUP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2018/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yaitu pemerintahan yang berorientasi hasil, perlu disusun pedoman sistem akuntabilitas kinerja.
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 29 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 29 Tahun 2014; Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan SAKIP, meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
26 Pasal (12 hlm), lampiran 7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 46 Tahun 2018
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGUALANGAN TUBERCLOSIS KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018-2022
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2018/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggualangan Tuberclosis Kabupaten Bombana Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2016 tentang penaggulangan Tuberculosis, perlu disusun rencana aksi daerah penanggulangan Tuberculosis Kabupaten Bombana Tahun 2018-2022; berdasarkan pertimangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Aksi Daerah Penaggulangan Tuberculosis Kabupaten Bombana Tahun 2018-2022
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2016;
PERATURAN INI BERISIKAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGUALANGAN TUBERCLOSIS KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018-2022 DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. PERAN DAN FUNGSI 4. SI STEMATKA 5.PENDANAAN 6.PEMANTAUAN DAN EVALUASI 7. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
73
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2018
PERWALI Kota Magelang No. 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Magelang tentang Nilai Pasar sebagai Dasar Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Mengubah :
Peraturan Walikota Magelang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Nilai Pasar sebagai Dasar Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Nilai Pasar sebagai Dasar Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Sebagai dasar dan pedoman dalam perhitungan Bea Perolehan Han atas Bangunan telah ditetapkan Perwal Magelang No 83 Tahun 2017. Dalam perjalanan pelaksanaan Perwal Magelang No 83 Tahun 2017. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberlakukan Nilai pasar sebagai dasar perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Magelang
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 91 Tahun 2010; Perda Kota Magelang No 91 Tahun 2010; perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; perda Kota Magelang No 9 Tahun 2010; Perda Kota Magelang No 3 tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Perwal No 83 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Perubahan atas Perwal Magelang No 83 tahun 207
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 46 Tahun 2018
kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi sekretariat daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
a. sehubungan dengan berlakunya Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur pada bagian Pengadaan Bupati dan Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
1. UU No. 4 Tahun 1956
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No 12 Tahun 2011
4. UU No. 5 Tahun 2014
5. UU No. 23 tahun 2014
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. Perpres 16 Tahun 2018
8. Permendagri No. 13 Tahun 2006
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Permendagri No. 112 Tahun 2018
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ jasa No. 14 tahun 2018
1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan perumusan program dan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaa tugas dan fungsi, Pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya pengadaan barang/jasa dan menjabat sebagai Kepala Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ( Tahun 2013 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu selatan ( Tahun 2016 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, perlu adanya penjabaran sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006 Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kab. Minahasa No. 6 Tahun 2007; Perda Kab. Minahasa No. 1 Tahun 2008; Perda Kab. Minahasa No. 2 Tahun 2008; Perda Kab. Minahasa No. 5 Tahun 2008; Perda Kab. Minahasa No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Minahasa No. 9 Tahun 2009; Perda Kab. Minahasa No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Minahasa No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Minahasa No. 1 Tahun 2012; Perda Kab. Minahasa No. 1 Tahun 2013; Perda Kab. Minahasa No. 5 Tahun 2014; Perda Kab. Minahasa No. 6 Tahun 2014; Perda Kab. Minahasa No. 5 Tahun 2017; Perda Kab. Minahasa No. __ Tahun 2018.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
6 halaman terdiri dari 3 halaman batang tubuh (5 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
