Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Sadan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kelembagaan; Pengelompokan Fungsi; Prosedur Kerja; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Remunerasi ; Tarif Pelayanan; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Lingkungan; Evaluasi dan Penilaian Kinerja; Ketentuan Lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
20 Halaman Peraturan dan 1 Halaman Penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah maka perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penyusunan RBA; Pengajuan RBA; Penetapan RBA; Perubahan RBA; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tahun 2020 yang dinyatakan dengan
ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) sebagai Bencana Nasional, banyak masyarakat yang pendapatannya berkurang maupun mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga tidak mampu membayar iuran kesehatan yang berakibat ibu hamil tidak ada pembiayaan persalinannya; bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Dana Jaminan Persalinan hanya untuk Keluarga tidak mampu dan tidak ada penjaminan kesehatan, sehingga perlu dicarikan solusi untuk keluarga tidak mampu yang tidak aktif pembiayaan kesehatan karena tidak mampu membayar iuran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Bab II Jenis dan Biaya Perjalanan Dinas Bantuan Operasional Kesehatan diubah;
2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf g
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, Berita Daerah Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 69 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021;
peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran belanja operasional, anggaran pembiayaan, anggaran penerimaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
28 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa agar perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu disusun ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD Pasal 18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.37 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004m UU No.39 Tahun 2008, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.7 Tahun 2015, Perpres No.11 Tahun 2015, Perpres No.33 Tahun 2020, Permendagri No.43 Tahun 2015, Permenkeu No. 113/PMK.05/2012, Permenkeu No. 60/PMK.02/2021, Permendagri No.27 Tahun 2021, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.13 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Prinsip Perjalanan Dinas, Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Mengikuti Kegiatan Rapat, Seminar Dan Sejenisnya, Tambahan Biaya Perjalanan Dinas, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan ini memiliki 17 halaman dan 37 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 97 Tahun 2018
PERBUP Kab. Karawang No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian
Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karawang
Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13
Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun
2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17
Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA , PENYALURAN DANA DESA, PENGGUNAAN DANA DESA, PELAPORAN DANA DESA. SANKSI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARAWANG
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 97 Tahun 2022
PERBUP Kab. Tegal No. 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal
Mengubah :
Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021; bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan
bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a yang perlu
disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan
Bupati Tegal Nomor 80 tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (3) huruf d Pasal 194, perubahan ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a Pasal 199, penambahan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 200, penghapusan Pasal 204, perubahan ayat (7) Pasal 206, perubahan ayat (3) huruf f Pasal 211, perubahan ayat (4) huruf b, ayat (7), syat (8) Pasal 214, penambahan ayat pada Pasal 214, perubahan Pasal 215, perubahan ayat (2) Pasal 217, penyisipan ayat (3a) pada Pasal 217, penghapusan ayat (1) huruf d Pasal 219, penyisipan Pasal 219A, perubahan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 243, penyisipan Pasal 243A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 diubah.
KEPPRES No. 6 Tahun 1989 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1969 Tentang Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalamam Irian Barat Dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1969
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Nomor B/550/899/Dishub.LL.2/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 Hal: Permohonan Biaya Konsumsi, untuk pengamanan jalur
longsor pada jalan Nasional;
Bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor B/620/1983/DPUPRBM.ljIXj2022 tanggal 28 September 2022 Hal: Keadaan Mendesak Pembangunan Jalan Lingkar Kabupaten di Satui Barat, dengan menggeser dana Belanja Tidak Terduga dan beberapa dinas terkait;
Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor B/973/ 1186/Bapenda-PP.l/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Hal: Pergeseran Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran Perubahan 2022;
Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 425/12501/Disdik-SK/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Hal: Permohonan Perubahan Uraian Belanja, untuk penyesuaian uraian belanja pada program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar sub kegiatan Pembangunan Sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor B/900/21330/DKPP-SET.2/IX/2022 tanggal 30 September 2022 Hal: Permohonan Pergeseran
Anggaran, dalam rangka penyesuaian uraian belanja pada beberapa Sub Kegiatan belanja;
Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris DPRD Nomor B/910/6741/SETWAN.FPP/X/2022 Hal: Permintaan Pergeseran Anggaran, untuk penyesuaian uraian Belanja; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 80 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 97 TAHUN 2022 BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTANSELATAN
Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor B/900/8664/DPRKPP-KP.1/X/2022 Hal: Usulan Pergeseran Anggaran, untuk Penyesuaian Belanja dalam rangka Pembuatan Dokumen Izin Lingkungan Kawasan
Kumuh dan Pembuatan ReviewDokumen RP3KP;
Bahwa berdasarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor B/900/8587/Pol PP-Damkar-S2/X/2022 Hal: Pergeseran Gaji PNS Satpol PP dan Damkar Tahun 2022, dimana perlu menyesuian pada kode rekening belanja tunjangan PPh Pasal 21;
Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor B/900 /7466/DP3AP2KB-Set.2/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Hal: Pergeseran Anggaran, dimana perlu dilakukan penyesuaian belanja pada sub kegiatan Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana kader ketabanan dan kesejahteraan keluarga;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; .Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7
Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 9 Tahun 2022; . Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 80 TAHUN2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2022 Nomor 80)
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
