Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2021/ No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 34, Pasal
40 ayat (5), Pasal 56, Pasal 66, Pasal 79, Pasal 86, Pasal 95 ayat
(2), Pasal 99, Pasal 102, Pasal 116, Pasal 119 ayat (3), Pasal 130
ayat (3), Pasal 132, Pasal 134, Pasal 139, Pasal 155, Pasal 163,
Pasal 167, Pasal 170, Pasal 174, Pasal 179, Pasal 195 Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pengelolan Barang milik daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang milik daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 tahun 2020; PP No 84 Tahun 2014; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Magelang No 5 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
b. tata cara pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah;
c. pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan Barang Milik Daerah;
d. tata cara pelaksanaan tender;
e. tata cara pelaksanaan sewa;
f. tata cara pelaksanaan pinjam pakai;
g. kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;
h. tata cara pelaksanaan KSP;
i. kontribusi tahunan, hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi pemerintah daerah, penghitungan dan pembayarannya;
j. tata cara pelaksanaan BGS/BSG;
k. tata cara KSPI;
l. tata cara penyimpanan kepemilikan Barang Milik Daerah;
m. tata cara pengamanan Barang Milik Daerah;
n. tata cara pemeliharaan Barang Milik Daerah;
o. penilaian Barang Milik Daerah;
p. tata cara pelaksanaan penjualan;
q. tata cara pelaksanaan tukar menukar;
r. tata cara pelaksanaan hibah;
s. tata cara pelaksanaan penyertaan modal;
t. tata cara pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah;
u. tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah; dan
v. tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan,
pengawasan dan pengendalian Barang milik daerah berupa Rumah Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
Perbup Magelang No 33 Tahun 2011dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
203 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 40 Tahun 2021
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN NERACA DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa penilaian Barang Milik Daerah merupakan salah satu instrumen untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan tata cara atau pedoman untuk melaksanakan penilaian barang milik Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka Penyusunan Neraca Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(1) Ruang lingkup petunjuk teknis penilaian BMD meliputi :
a. teknis penilaian tanah;
b. teknis penilaian peralatan dan mesin;
c. teknis penilaian gedung dan bangunan;
d. teknis penilaian jalan, irigasi, dan jaringan; dan
e. teknis penilaian aset tetap lainnya.
(2) Objek penilaian BMD meliputi :
a. Tanah (KIB A);
b. Peralatan dan Mesin (KIB B);
c. Gedung dan Bangunan (KIB C);
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D); dan
e. Aset tetap lainnya (KIB E).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa guna tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemkab Tegal maka perlu dilakukan penataan dan pengelolaan agar lebih efektif, efisien, berhasil guna dan berdaya guna; bahwa guna memberikan arahan dan petunjuk dalam penggunaan kendaraan dinas Pemkab Tegal maka perlu disusun Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemkab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemkab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 12 Tahun 2011; Permendagri no 108 Tahun 2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 7 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 91 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, jumlah, jenis, warna dan kapasitas/isi silinder kendaraan dinas, penomoran kendaraan dinas, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Keputusan Bupati Tegal Noor 050/112 Tahun 2021 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.27 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2014; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pelaksanaan dan Bentuk Pemanfaatan BMD; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
11 Halaman dan 8 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Kampung
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Kampung
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan PP No.11 Tahun 2021; dan Permendagri No.1 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Aset Kampung, Pendataan, Pengelolaan, Tukar Menukar, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
a. Pengadaan Aset Kampung berpedoman pada peraturan mengenai
pengadaan barang/jasa di Kampung yang diatur dengan Peraturan
Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
b. Ketentuan mengenai pedoman umum kodefikasi Aset Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.
c. Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan selisih sisa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 38 Tahun 2021
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2021/No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengelolaan barang milik daerah pada badan layanan umum daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 37 Tahun 2021
BARANG MILIK DAERAH - TATA CARA PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2021/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nornor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata cara pembinaan, pengawsan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan dan Tanggung Jawab; Pemusnahan Barang Milik Daerah; Penghapusan Barang Milik Daerah; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
31 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 36 Tahun 2021
BARANG MILIK DAERAH - TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN dan PEMELIHARAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2021/No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 26
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penganggaran rencana kebutuhan barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
74 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 35 Tahun 2021
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Brebes No. 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes Ke Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes ke Beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya Perubahan Pelimpahan sebagian Kewenangan pengelolaan aset-aset daerah Kabupaten Brebes, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Brebes perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Brebes No 050/042 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2020 diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 angka 4, 9, 13 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 14,dan angka 15.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
