TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KABUPATEN LUWU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2018/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Luwu
ABSTRAK:
a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan
Asli Daerah yang sangat Penting, maka perlu ditingkatkan
pengelolaannya;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang
Burung Walet, maka perlu menetapkan Tata Cara
Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Luwu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel dan
Restoran Kabupaten Luwu.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4049)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang
Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010,
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan
Pajak Sarang Burung Walet.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK
BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
BAB IV
MASA PAJAK
BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VI
PENGURANGAN PAJAK
BAB VII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BAB VIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XI
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
NOMOR 46 TAHUN 2018
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 46 Tahun 2018
PERBUP Kab. Pekalongan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
PERBUP Kab. Pekalongan No. 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
PERBUP Kab. Pekalongan No. 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditinjau kembali dan diubah untuk kelima kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 1986; PP No 21 Tahun 1988; PP No 109 Tahun 2000; PP No 14 Tahun 2005; PP NO 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2017; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda JKab Pekalongan No 6 Tahun 2008; Perbup Pekalongan No 44 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ada Pasal 10 ayat (2) mengenai wewwenang dan tugas Pengguna Anggaran dan perubahan pada Pasal 11 mengenai tugas pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 46 Tahun 2018
peraturan - internal - staf - medis - medical - staff - by - laws - rumah - sakit - umum - daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2018/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit adalah setiap rumah sakit harus mempunyai peraturan internal staf medis (medical staff by laws) maka perlu ditetapkan Perbup tentang Peraturan Internal Staff Medis RSUD Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP RI No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Permenkes RI No.755/Menkes/PER/IV/2011; Permenkes RI No. 56 Tahun Tahun 2014; Kepmenkes RI No. 772/Menkes/SK/VI/2002; Kepmenkes RI No. 631/MENKES/SK/IV/2005; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 2 Tahun 2012; Perbup Bekasi No. 69 Tahun 2016; Kepbup Bekasi No. 445/Kep.206/RSUD/2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Staf Medis, Kewenangan Klinis (Clinical Privilege), Penugasan Klinis (Clinical Appointment), Komite Medik, Subkomite Kredensial, Subkomite Peningkatan Mutu Pelayanan Medik, Sub Komite Etika Dan Disiplin Profesi, Rapat Komite Medik, Dan Pengelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
15 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
ABSTRAK:
Sehubungan adanya pengalihan tugas dan fungsi
seksi perlindungan masyarakat ke dalam struktur
organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, perlu di ubah
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta uraian tugas
jabatan struktural pada Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan dan peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2016 sudah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kota Bontang No.2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No.5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Kepegawaian, Jenis dan Jenjang Jabatan, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Wali
Kota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota Bontang
Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit
Pelaksana Teknis DPKP diatur dengan Peraturan Wali Kota.
42 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD NOMOR 46/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG RICIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011; Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Perwali Madiun Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Madiun Nomor 54 Tahun 2016
beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2016 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah; diantara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1; diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 9 didisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1; ketentuan huruf b ayat (2) diubah dan huruf d ayat (2) Pasal 11 dihapus; diantara huruf d dan e ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1;
STRUKTUR ORGANISASI
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan diterapkannya Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 22 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Pergub Jateng No 18 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 7 Tahun 2015; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2015; Perbup Batang No 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa danmewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Pelaksananya adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan.Diatur uga mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pengelolaan, serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kab Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
99 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2018
PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2018/ No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perlu diubah.
Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan yang diubah yaitu:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah
2. Diantara Ayat (5) dan Ayat (6) disisipkan 1 (satu) Ayat baru yakni Ayat (5a)
3. Ketentuan Ayat (6) Pasal 9 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan yang diubah yaitu:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah
2. Diantara Ayat (5) dan Ayat (6) disisipkan 1 (satu) Ayat baru yakni Ayat (5a)
3. Ketentuan Ayat (6) Pasal 9 diubah
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 22 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2016 belum mengakomodir sistem dan prosedur atas proses pencatatan, penggolongan, peringkasan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PERMENKEU Nomor 238 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini berisi tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 22 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 22 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 214).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 22 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 22 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk satuan pendidikan Kabupaten Sekadau;
UU No.34 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.42 Tahun 2016,
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kepegawaian dan Jabatan; Tata Kerja; Pembiayaan; Koordinator Wilayah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2018.
16 halaman dan 10 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
