Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN DAN ALIH FUNGSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 19 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan, Pengelolaan Ikatan Dinas dan Pemberian Tunjangan Pendidikan Bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam tangle pengembangan number Must
masyarakat yang berkelanjutan serta pengembangan
aparatur sccara berdaya guna dan berluisil gunu,
muka diberikan kesemymtan kepada matiyarakat
umum untuk mengikuti seleksi Calon Peguwai Negeri
Sipil ICPNSI formosi umum mclalui jalur penerimaan
pada Institut Pemerintahan Dalam Negen (IPDN1; bahwa untuk kelanearrin pclaksanaan penerimaan
Praja IPDN Ikatan Dinas Pcmerintah Kota Banjarbaru
serta untuk kepentingan numajemen kepegawnian
dan tomb administrasi kepegawaiandipandang
perlu untuk mengatur tats can dan persynnitan
dalam penerinman. pcngclolnan dun pemberian
tunjangan pendidikan untuk praja WON; bahwu berdasark.an penimbungiut sebagaimana
dimaksud dulam huruf a dun huruf h perlu
menetaplum demon Peraturan Walikota;
Undang-Undang Numor 8 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang • Undang Nomor 17 Tabun 2003; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang • Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tabun 2011; Peraturan Pernrrintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tatum 2000; Pcraturan Pemerintah Nomor 101 Tabun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Pemturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Prmenntah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Prmenntah Nomor 24 Tahun 2010; Keputusan Prcsiden Nomor 87 Tabun 2004; Peraturan Mentor' Datum Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Pen:Uluan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2009; Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 39 Tahun
2009; Peraturan Menten Datum &ten Nomor 40 Tahun
2009; Pcraturan Menten Dalam Ncgen Nomor 53 Tahun
2011; Peraturan Darrah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Wallkota Banjarbaru Nomor 18 Tabun
2012; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tabun
2013; Pcraturan Walikota Banjarbaru Numor 10 Tahun
2013.
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Pengelolaan Ikatan Dinas Dan Pemberian Tunjangan Pendidikan bagi Praja Institut Pemerintah Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Tata Cara Penerimaan Praja IPDN; Ikatan Dinas Praja IPDN; Hak,Kewajiban Dan Larangan Pegawai Ikatan Dinas; Pengelolaan Dan Pembinaan Praja IPDN; Pemberian Bantuan Tunjangan Pendidikan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2013.
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 18 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pakaian Dinas PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Pedoman mengenai Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau telah diatur dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 29 Tahun 2009; Dalam rangka meningkatkan disiplin keseragaman produktivitas kerja dan wibawa, serta motivasi kerja, maka Peraturan Walikota Nomor 29 perlu diganti dan ditetapkan kembali; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pakaian dinas; atribut pakaian dinas; pemakaian atribut; serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2013.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Standar Kinerja Individu Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pembinaan PNS Pemerintah Kota Banjarmasin yang kompeten dan profesional sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan Pedoman Standar Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; bahwa penilaian kinerja PNS ini perlu dilakukan secara objektif dan transparan sehingga dapat
mencerminkan kompetensi dan/atau prestasi yang sebenarnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pedoiman Standar Kinerja Individu Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Dengan Sistematika; Ketentruan Umum; Tujuan, Sasaran dan Obyek Penilaian; Penilaian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih,
berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki
integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, diperlukan
peningkatan disiplin dan mengamalkan kode etik
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011.
Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerinth Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Prinsip Dasar; Etika PNS; Majelis Kode Etik; Sanksi Pelanggaran Kode Etik; Rehabilitasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2013.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2013
PERWALI Kota Bekasi No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
PERWALI Kota Blitar No. 60 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLMN
PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna
serta kesejahteraan pegawai tidak tetap, maka perlu
mengubah gaji pokok pegawai dimaksud ;
b. bahwa gaji pokok pegawai tidak tetap sebagaimana diatur
dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah
Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
peningkatan harga-harga secara umum sehingga dipandang
perlu untuk dirubah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota
Blitar ;
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar ;Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota
Blitar ;
Mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15
Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap
Pemerintah Kota Blitar dalam lampiran I
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman + 7 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 14 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Kepala Sekolah Di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak, maka untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan yang profesional, khususnya mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian kepala sekolah perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 16 Tahun 2001, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1990, PP No. 28 Tahun 1990, PP No. 29 Tahun 1990, PP No. 39 Tahun 1992, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 74 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2010, Permendiknas No. 13 Tahun 2007, Permendiknas No. 28 Tahun 2010, Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009, Permendiknas No. 15 Tahun 2010, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 10 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 5 Tahun 2009, Perda No. 12 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Dasar, Fungsi Dan Tujuan, Pengangkatan Kepala Sekolah, Masa Tugas Kepala Sekolah, Penilaian Kinerja, Pemindahan Kepala Sekolah, Pemberhentian Kepala Sekolah, Pengangkatan Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.
Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:
a. Guru yang teiah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah lebih dari 8 (delapan) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan tugas 3 (tiga) periode masa penugasan;
b. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 8 (delapan) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan tugas 2 (dua) periode masa penugasan;
c. Guru yang telah malaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 4 (empat) tahun atau kurang dan 8 (delapan) tahun, dianggap sedang rnelaksanakan tugas pada periode ke 2 (dua);
d. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah kurang dari 4 (empat) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 1 (satu).
16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
