Peraturan Walikota (Perwali) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan
tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat
guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan
menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan
akibat penyakit, maka Pemerintah Daerah perlu berperan
aktif dalam melaksanakan upaya penanggulangan
penyakit melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran
dan kemauan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat;
bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan
Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35
Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di
Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur lebih lanjut
mengenai pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
yang meliputi
Peran Perangkat Daerah, Perencanaan Germas, Pelaksanaan Germas, Kelembagaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
18 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 66 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kriteria Rumah Tangga Miskin Di Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan program penanganan kemiskinan harus dilakukan secara masif dan tepat sasaran, sehingga membutuhkan data by name by address yang lengkap.
Dalam pemenuhan data kemiskinan by name by address diperlukan kriteria rumah tangga miskin yang sesuai dengan karakteristik Kota Samarinda.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kriteria Rumah Tangga Miskin di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 8 Tahun 1965;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
Perpres No 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 96 Tahun 2015;
Perpres No 111 Tahun 2022;
Perda Kota Samarinda No 2 Tahun 2021.
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Kriteria Kemiskinan;
4. Rumah Tangga Miskin;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
16 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 66 Tahun 2023
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - WALI - KOTA - DEPOK - NOMOR - 35 - TAHUN - 2022 - TENTANG - RENCANA - KERJA - PEMERINTAH - DAERAH - KOTA - DEPOK - TAHUN - 2023
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 66, BD 2023/67
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan perlu adanya penyesuaian kerangka daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuain dengan perkembangan keadaan meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, Kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b, Keadaan yang menyebabakan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023;
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang - Undang nomor 25 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856); Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8); Peratutan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5 ); Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Depok nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pernagkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Daerah kota Depok Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Wali Kota Depok nomor 35 Tahun 2022,
Peraturan ini mengatur tentang peraturan wali kota tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 35 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah daerah kota depok tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2022, diubah
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 499
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan PERWALI
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
ABSTRAK:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada TA. 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 400/2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah TA 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/Kab/Kota serta menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggaranya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang 2 Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022;
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 65 Tahun 2023
Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BD Tahun 2023 Nomor 65
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa dalam rangka penyesuaian nilai perhitungan tambahan penghasilan pegawai, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PAN-RB No. 17 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2022 ; Perwali No. 4 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwali No. 1 Tahun 2023
Didalam Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang; Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara..
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, dan memberikan kejelasan terhadap Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja; bahwa pengaturan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja diperlukan guna meningkatkan koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat; c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sebagai berikut : Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 30 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.
Jumlah halaman : 4 HLM, Lampiran : 4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1192
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan Kota Batam berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 1 Th. 2022; PP No. 8 Th. 2008; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 86 Th. 2017; Permendagri No. 90 Th. 2019; Permendagri No. 81 Th. 2022; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No 7 Th. 2019
PERWALI ini mengatur mengenai Penjabaran RKPD Kota Batam Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
6 hal. (tanpa Lampiran)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 65
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS/BADAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas,profesionalisme, dan kinerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan,Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas/Badan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018
Keputusan Walikota Tentang Perubahan,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pada Dinas/Badan
-
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
