Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis ASB
Bab III ASB Non Fisik
Bab IV ASB Fisik
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
63 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 60 Tahun 2020
PEDOMAN CUTI DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Cuti Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang
ABSTRAK:
Guna melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Pedoman Cuti Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 2 Register Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 170.
PEDOMAN CUTI DIREKSI PERUSAHAANPERSEROAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG, Yang terdiri dari 14 Pasal dan V Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti dan Jenis Cuti, Bab III Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti, Bab IV Ketentuan Lain-lain, Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
Tidak Ada
Tidak Ada
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, BD TAHUN 2019 NOMOR 60/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perhatian dan penghargaan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan veteran, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Batu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan;
Peraturan Walikota Batu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan walikota Batu Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan; Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Batu;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Batu:
a. Nomor 65 Tahun 2016;
b. Nomor 33 Tahun 2017; dan
c. Nomor 110 Tahun 2018.
diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 16 dan angka 17; Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A; Di antara Pasal 12B dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12C.
TIDAK ADA
7 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 60 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standart Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Susunan dan Sistematika SPM BLUD;
4. Jenis Pelayanan, Indikator, Standar dan Batas Waktu Pencapaian SPM Puskesmas;
5. Pelaksanaan SPM Puskesmas;
6. Pembiayaan;
7. Monitoring dan Evaluasi;
8. Pembinaan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 60 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuanagan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran endapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 3 (Tiga) Bab dan 3 (Tiga) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Pedoman Penyusunan APBDesa; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, maka guna pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa di wilayah Kabupaten Pekalongan secara efektif, efisien dan akuntabel serta mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat, perlu disusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata nilai pengadaan, ruang lingkup pengadaan, para pihak, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pembayaran prestasi kerja, keadaaan kahar, pemutusan surat perjanjian, sanksi, penyelesaian perselisihan, pelaporan dan serah terima, pembinaan, pengawasan dan pengadaan secara elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
75 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Bantuan Sosial, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 60 Tahun 2022
PEDOMAN - DAN - MEKANISME - PENANGANAN - PENGADUAN - MASYARAKAT - DI - LINGKUNGAN - INSPEKTORAT - DAERAH - KABUPATEN - NIAS - BARAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Bab IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/ M.PAN/ 4/ 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, perlu menyusun petunjuk teknis penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Nias Barat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/ M.PAN/ 4/ 2000, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 29 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM (Pengertian, Maksud dan Tujuan, Prinsip-Prinsip Penanganan Pengaduan, Ruang Lingkup), PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN, JENIS PENGADUAN, MEKANISME (Unsur-Unsur Pengaduan, Pengaduan), TINDAK LANJUT, PENGARSIPAN, EVALUASI, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan, perlu adanya panduan bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024,
Mengingatkan : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
mengatur tentang pedoman umum pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024 yang memuat pendahuluan, manajemen program, organisasi pelaksanaan program, pengendalian program dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
34
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
