Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 22.004 peraturan dalam 0,099 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

KEDUDUKAN--SUSUNAN-ORGANI...ABUHANBATU-UTARA.pdf

KEDUDUKAn - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - PERANGKAT - DAERAH - KABUPATEN - LABUHANBATU - UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 469

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 40 Tahun 2019 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara; bahwa dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan intansi pemerintah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH,(Sekretariat Daerah Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Staf Ahli), Sekretariat DPRD Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Inspektorat Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pendidikan Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Kesehatan Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Sosial Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Ketahanan Pangan Tipe C (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Lingkungan Hidup Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perhubungan Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe C (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe C (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pertanian Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Pendapatan Daerah Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Kecamatan Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Kelompok Jabatan Fungsional, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, TATA KERJA, PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan: a. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2017, b. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2018, c. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2019, d. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 40 Tahun 2019; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
44 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NO 14 - 2022 .PDF

perubahan-tarif-retribusi jasa umum

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau dan disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-dareah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
2 halaman; 4 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Peraturan Bupati No. 14 T...um Daerah Sepaku.pdf

rumah sakit - umum - sepaku - PERATURAN - INTERNAL

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2022/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku

ABSTRAK:

Berdasarkan Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban salah satunya menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital By Laws). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 44 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020.
Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku (Hospital By Laws).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
27 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha.

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Banjar No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha

Download file:

perbup no 14 tahun 2022 Kab . Banjar.pdf

Penanaman Modal dan Investasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD/2022/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mitigasi risiko atas kekurangan pengembalian dana investasi dari Lembaga Penyalur kepada Pemerintah Daerah karena pinjaman modal usaha yang dikategorikan macet yang tidak ada penjaminan dari lembaga asuransi; Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro yang merupakan salah satu pelaku sektor perekonomian di Kabupaten Banjar; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 201; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INVESTASI DAERAH UNTUK PINJAMAN MODAL USAHA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 40 TAHUN 2021 .
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Indragiri Hilir No. 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Download file:

14 TAHUN 2022.pdf

apbd

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2022/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belhim tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 40) diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP Penyesuaian Pemeta...a SKPD 2021-2026.pdf

PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; Bahwa dalam rangka konsistensi dan harmonisasi penjabaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, sesuai Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu melakukan Penyesuaian Rencana Strategis Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026; Bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026; 21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor 43); 22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 46);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026. Pasal 1 Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemangku Kepentingan, Tujuan, Sasaran, Isu Strategis, Pasal 2 (1) Perangkat Daerah yang mengalami perubahan struktur kelembagaan menyusun Penyesuaian Rencana Strategis dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD, sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. (2) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah (3) Penyajian dalam Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah (4) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah. Pasal 3 (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan,sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran dalam Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah. (2) Pengendalian (3) Hasil pemantauan dan supervisi Pasal 4 (1) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (3) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (4) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Pasal 5 Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46 Tahun 2021. Pasal 6 ada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.
268

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

HASIL PENETAPAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 202...kungan Pemda (1).pdf

HASIL PENETAPAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HASIL PENETAPAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penataan pegawai dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan uraian analisa jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, berdaya guna dan barhasil guna; b. bahwa untuk menentukan kebutuhan formasi jabatan, menyusun peta jabatan dan uraian jabatan, nomenkiatur jabatan serta penyusunan uraian tugas perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja; . bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah, sehingga perlu menetapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah, sehingga perlu menetapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Penetapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 10. eraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja. 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomir 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, jabatan, Analisis Jabatan, Jabatan Struktural,Jabatan Fungsional Tertentu,Jabatan Fungsional Umum, Ringkasan Tugas Jabatan, Rincian Tugas Jabatan,Pangkat, Syarat Jabatan, Peta Jabatan, Uraian Jabatan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB Ill HASIL ANALISIS JABATAN. BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
241 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asmat Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pemberian Insentif Jaga Bagi Pegawai Puskesmas yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Nomor 14 Tahun 2022.pdf

pemberian insentif-pegawai puskesmas-sarana pelayanan kesehatan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2022 (14): 14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Jaga Bagi Pegawai Puskesmas yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan pasien rawat inap yang dirawat di tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang efektif dan efisien, maka perlu memberikan insentif kepada pegawai puskesmas yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Asmat, bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan penghargaan atas kinerja tenaga Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Asmat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Jaga Bagi Pegawai Puskesmas Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Insentif Jaga Bagi Pegawai Puskesmas yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022. Insentif dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD-OPD Dinas Kesehatan. Insentif tidak dibayarkan kepada petugas jaga puskesmas yang tidak melaksanakan tugas dengan alasan apapun.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar

Abstrak

Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

Perbup No 14 Tahun 2022.pdf

TUGAS-FUNGSI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2022/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar

ABSTRAK:

- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf c dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar; - bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permen Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 23 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan, BAB III Organisasi, BAB IV Kelompok Jabatan Fungsional, BAB V Kepegawaian, BAB VI Tata Kerja, BAB VII Ketentuan Peralihan, BAB VIII Ketentuan Lain-Lain, BAB IX Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO.14 TAHUN 2022.pdf

STANDARISASI HARGA ta 2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, LD.2022/NO.0274, TBD.2022, LL SETDA KAB. SBB : 11 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka efesiensi dan efektifitas penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2023 pada Kabupaten Seram Bagian Barat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2022.
Penjelasan 1 Halaman; Lampiran 174 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT