Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 59
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA BARANG TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk terciptanya efektifitas, tertib administrasi, akuntanbilitas, dan transparansi dalam rangka perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, diperlukan standar biaya jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah daerah;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Walikota tentang perubahan,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 11
Tahun 2023 tentang Standar Harga Barang Tahun
Anggaran 2024
-
176 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2022 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sehingga untuk mewujudkan kualitas data dan pelaporan kinerja di Kabupaten Serang yang dapat diandalkan, perlu disusun pedoman pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 13 Tahun 2019; Permenpan & RB No. 88 Tahun 2021; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2020; Perda Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2021.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Laporan Kinerja Bab IV Penyampaian Laporan Kinerja Bab V Pengukuran Kinerja Bab VI Indikator Kinerja Bab VII Pengumpulan Data Kinerja Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 59 Tahun 2015
PERWALI Kota Depok No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Depok
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Di Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar dapat
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan,
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab
serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat, perlu menetapkan Standar Harga Satuan
di Desa; bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang
dalam tahapan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Satuan Harga
Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di
Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang fungsi standar harga satuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Magelang Tahun 2020 No. 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11.Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
12.Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
13.Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);14.Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
15.Peraturan Bupati Magelang Nompor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45)
16.Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Penyusunan APBDes TA 2021.
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur bagi masyarakat serta guna menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, visi dan misi, standar pelayanan publik, pengaduan pelayanan, maklumat pelayanan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
67 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Dan Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Persyaratan Administratif Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah adanya Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2019.
Peraturan ini Tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Maksud dan Tujuan;
Jenis Paten;
Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Pelaksanaan Paten;
Pendanaan dan Sumber Daya;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2021/No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP NO 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2021; Permendagri No 20 Tahun 2018; PErmendes PDTT No 21 Tahun 2020; PErmendes DTT No 7 Tahun 2021; Perbup Sragen No 20 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sragen No 66 Tahun 2017; Perbup Sragen No 76 Tahun 2017; PErbup Sragen No 72 Tahun 2018; PErbup Sragen No 47 Tahun 2019; PErbup Sragen No 53 Tahun 2019; PErbup Sragen No 19 Tahun 2020; Perbup Sragen No 62 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pedoman penyusunan APB Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 59 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Untuk Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan
ABSTRAK:
salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan membantu kegiatan / usaha masyarakat adalah melalui program Pemberdayaan Perempuan dengan pemberian Bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan; agar pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dengan pemberian Bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu adanya prosedur yang baku dalam pengelolaan dana
tersebut, pedoman pemberian bantuan yang telah ada selama ini masih terdapat kekurangan sehingga perlu diperbaiki; berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan untuk Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2008; UU No.20 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Pepres No.15 Tahun 2010; Inpres No.9 Tahun 2000; Inpres No.6 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No.39 Tahun 2012; Perbup No.60 Tahun 2008; Perbup No.26 Tahun 2013.
Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kriteria Usaha kecil sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kelompok usaha sejenis, merupakan usaha yang mempunyai kesamaan dari bahan dasar / bahan baku, peralatan yang digunakan, ketrampilan, pemanfaatan tenaga kerja, proses produksi dan barang yang diproduksi atau dipasarkan dengan anggota paling sedikit 5 orang. Pembentukan KUBP dilakukan dalam suatu wilayah kerja desa/kelurahan yang sama atas dasar musyawarah dan mufakat dengan penggabungan beberapa usaha perseorangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2013.
Peraturan yang Diubah: Permendagri No.32 Tahun 2011
8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
