Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Kabupaten Agam
ABSTRAK:
Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemda Kab. Agam telah disetujui oleh Kepala Arsip Nasional RI dengan surat persetujuan nomor B-PK.02.09/15/2020
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Perda Kab. Agam No. 4 Tahun 2009
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
3. Pengelolaan Arsip Substantif
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2020
Perbup Kab. Murung Raya No. 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pelaksanaan klasifikasi arsip sesuai ketentuan Pasal 32 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan perlu diatur pedoman klasifikasi arsip di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrument
dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi
penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012
Klasifikasi bidang tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :
a. 000 Umum;
b. 100 Pemerintahan;
c. 200 Politik;
d. 300 Keamanan dan Ketertiban;
e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
f. 500 Perekonomian;
g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
h. 700 Pengawasan;
i. 800 Kepegawaian; dan
j. 900 Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2020
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlan car penyelenggaraan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2Ol2 tentang Tata Kearsipan di Lingkunngan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu mengatur penataan kearsipan secara menyeluruh sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Kerasipan, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Tata Kearsipan;
5. Pengurusan Surat;
6. Pemberkasan;
7. Pemeliharaan, Pengamanan dan Peminjaman Arsip;
8. Penyusutan;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Pendanaan; dan
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No B-PK.02.09/211/2019 Tanggal 19 Desember 2019, Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Non Kepegawaian serta Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bu tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawai Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawaian yang meliputi maksud, tujuan dan ruang lingkup serta jadwal Retensi Arsip. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 15 Tahun 2020
a. bahwa kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung kinerja pemerintahan serta dalam rangka menyelematkan memori kolektif bangsa yang harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang; b. bahwa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menyususn Tata Kearsipan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kearsipan.
UU No. 15 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Tata Kearsipan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2020.
XI Bab, 26 Pasal (18 Halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelengaraan Kearsipan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah ; sebagai elemen penyelengaraan dokumen administrasi pemerintahan daerah,mempunyai fungsi salah satu pusat ingatan suatu organisasi dan merupakan bagian bahan pertangungjawaban nasional yang di kelola ,dipeliharan ,diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti yang sah,bahan penelitian dan berdayakan dan kemasyarakatan
bahwa untuk menjamin ketersedian arsip yang autentik dan terpercaya,maka penyelengaraan kearsipan yang komprehensip,dan kesenambungan
Dasar hukum dalm peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU No 43 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 28 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 72 Tahun 2019; Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 6 Tahun 2016;Perbup No 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan dengan Perbup No 63 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan umum ,Asas maksud dan tujuan ,Ruang lingkup,perencanaan,organisasi kearsiapan ,pengembangan sumber daya manusia dan organisasi profesi kearsiapan ,pengelola arsipan,pembinaan dan pengawasan kearsipan,sarana dan prasarana,pelayanan jasa kearsipan perdayagunaan teknologi informasi dan komunikasi ,pembiayaan,kerjasama dan partisipasi masyarakat ketentuan penyidikan,ketentuan pidana,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Arsip secara tertib guna menjamin tersedianya Arsip yang autentik dan terpercaya, perlu adanya pedoman pengelolaan Arsip di Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PP no 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan Kearsipan di tingkat Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 14 Tahun 2008; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Keppres No 105 Tahun 2004; Permendagri No 78 Tahun 2012; Perka Arnas No 6 Tahun 2005; Perka Arnas No 23 Tahun 2011; Perka Arnas No 27 Tahun 2011; Perka Arnas No 28 Tahun 2011; Perka Arnas No 29 Tahun 2011; Perka Arnas No 31 Tahun 2011; Perka Arnas No 17 Tahun 2012; Perka Arnas No 20 Tahun 2012; Perka Arnas No 14 Tahun 2015; Perka Arnas No 36 Tahun 2015; Perka Arnas No 49 Tahun 2015; Perka Arnas No 37 tahun 2016; Perka arnas No 9 Tahun 2018; Perda Kab Kudus No 3 tahun 2016; Perbup Kudus No 39 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pemeliharaan arsip aktif, pemeliharaan arsip inaktif, pemeliharaan arsip vital, alih media arsip, penyusutan arsip, panitia penilai arsip, pengelolaan arsip statis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
223 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perhubungan, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah Wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; bahwa Jadwal Retensi Arsip Substansif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perhubungan, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Urusan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-PK.02.09/211/2019 Tanggal 19 Desember 2019, Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta Substansif Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substansif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perhubungan, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Jadwal Retensi Arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2020/ No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal
ABSTRAK:
Untuk mendorong Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Jepara agar menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu melakukan pengawasan secara komprehensif. Untuk melaksanakan pengawsan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Jepara.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; UU No 13 Tahun 1950; UU No 43 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 28 Tahun 2012; Perda Kab Jepara No 3 Tahun 2008; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2015; Perda Kab Jepara No 14 Tahun 2016; Peraturan Arsip Nasional No 6 Tahun 2019; Perbup Jepara No 57 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan, Pengawasan atas penegalan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal, dan Prosedir Pengawasan Kearsipan Internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kudus No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kab Kudus, telah ditetapkan Perbup Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kudus No 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kab Kudus; bahwa dengan telah diundangkan Perbup Kudus No 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kab Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Kudus No 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kab Kudus, maka Perbup Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kudus No 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 22 mengenai pengurusan surat yang dilakukan dengan kartu kendali dan angka II Lampiran III mengenai angka kode.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017
22 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
