Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KALURAHAN YANG DILEPASKAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
ABSTRAK:
bahwa tanah merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan
berdasarkan hak anggaduh agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Kalurahan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 50 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, telah mengatur mengenai penyediaan
tanah pengganti Tanah Kalurahan oleh Instansi yang mengajukan pelepasan Tanah Kalurahan dengan
meminta bantuan Bupati, maupun dengan pemberian ganti rugi berupa uang kepada Pemerintah Kalurahan untuk membeli tanah pengganti yang senilai; bahwa agar dalam pelaksanaan pengadaan tanah
pengganti dapat berjalan tertib dan lancar, perlu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kalurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggadaan Tanah Pengganti Tanah Kalurahan yang Dilepaskan Untuk Kepentingan Umum;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
34 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Tanah Pengganti, Inventarisasi dan Identivikasi Calon Tanah Pengganti, Pengadaan Tanah Pengganti Melalui Bupati, Pengadaan Tanah Pengganti oleh Kalurahan, Pengadaan Dengan Meminta Bantuan Panewu, Penatausahaan, Pengawasan, Pembiayaan, Dokumen Administrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Jumlah Halaman : 24 HLM; Lampiran : 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 33 Tahun 2021
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT - TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 32 Seri E Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menuqiang pencapaiart
Ba.saran program, kegiatan dan sub kegiatart
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman
dan pertanatran, Pemerintah Daeratr dapat
memberikan hibah kepada masyarakat dengan
memperhatikan asas keadilan, kepahrtan,
rasionalitas, dan manfaat unhrk masyarakat serta
sesuai kemampuan keuangan daerah; bahwa dalam rangka terwujudnya perlindungan
terhadap masyarakat dari kemungftinan terjadinya
risiko sosial, Pemerintatr Daerah dapat memberikan
banhran sosial kepada masyarakat secara selektif
sesuai kemampuan keuangan daerah; untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daeratr
yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan
dalam rangka pemberian hibah dan banhran sosiat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
diperlukan mekanisme pemberian dan pengelolaan
hibah dan bantuan sosial; bahwa untuk memberikan dan dasar hukum dalam pemberian dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial bidang perumahan rakyat, kawasan perukiman dan pertanahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan dari APBD Kab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang hibah, bantuan sosial, tim evaluasi dan verifikasi, monitoring dan evaluasi, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 dicabut.
82 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2021
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang - Pajak dan Retribusi Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No 32/E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Peserta Program Sertipikasi Hak Atas Tanah Mandiri Lintas Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021 di Kabupaten Jombang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pajak Daerah terhadap masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri Lintas Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang biayanya berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, perlu adanya pembebasan atas biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi penerima program tersebut;
b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Peserta Program Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri Lintas Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021
di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2020.
Pemberian pembebasan BPHTB hanya berlaku bagi peserta Program Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri Lintas Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021 di Kabupaten Jombang untuk pendaftaran tanah pertama kali (sporadik). Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Pembebasan BPHTB sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2021
TENTANG PETA BATAS DESA TAMPULANG KECAMATAN JENAMAS DAN DESA SUNGAI JAYA KECAMATAN DUSUN HILIR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2021/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Tampulang Kecamatan Jenamas Dan Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan tertib adminitrasi Desa dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah Desa dengan Desa lainnya, perlu adanya kepastian batas antar Desa.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja:
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data Wilayah Adminitrasi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas daerah;
peraturan Badan Infirmasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
Peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ketentuan Umum (Pasal 1)
Batas Desa
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gantung Tahun 2021-2041.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gantung Tahun 2021-2041.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014.
PERBUP ini mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gantung Tahun 2021-2041 yaitu meliputi Ketentuan Umum, Bagian Wilayah Perencanaan, Rencana Struktur Ruang Wilayah, Penetapan Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan Pemanfaatan Ruang, Insentif Dan Disentif, Hak, Kewajiban, dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Tampulang Dan Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi Desa dan memberikan kepastian hukummengenai wilayah Desa dengan Desa lainnya, perlu adanya kepastian batas antar Desa.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeru Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peta Batas Desa Tampulang Dengan Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA ANTARA DESA PADANG BARU DENGAN DESA KEBINTIK KECAMATAN PANGKALANBARU
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
