Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.215 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 41 Tahun 2004

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Kota Banjar

Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
Lemda No.41-2004 (Retribusi Pos & Telekom-Perhubungan).pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 41 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas hulu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2014/NO.41, TBD No.41, LL KAB. KAPUAS HULU: 29 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas hulu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23/PER/M.KOMINFO/4/2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2006, Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 28 Tahun 2008,
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Nama Obyek dan Subyek Retribusi, Maksud tujuan Dan Ruang Lingkup, Besarnya Tarif, Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Retrubusi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Pembelian Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang, Penghapusan Piutang Retribusi Kadaluarsa, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Obyek Retribusi, Tata Cara Peeriksaan Retribusi, Insentif Pemungutan Retribusi, Bentuk Formulir dan Isi serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2014.
29 halaman dan 9 halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2018

PEMBANGUNAN DAN E-WASDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 41 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Bekasi

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PB412014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 41 Tahun 2023

Keamanan Informasi

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Informasi Publik

Download :
2023pb3322041.pdf

Abstrak

keamanan informasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2023/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keamanan Informasi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keamanan Informasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Keamanan Informasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
10 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2022

Peraturan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Informasi Publik

Download :
2022pg00320041.pdf

Abstrak

PERATURAN - PELAKSANAAN - PERSANDIAN - PENGAMANAN - INFORMASI

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD 2022/Nomor 41

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 50 Perda No.4 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Peraturan Kepala BSSN No.10 Tahun 2019; Perda No.4 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan teknis, pendanaan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
18 Hlm.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Mencabut Pasal 5 ayat (2)

Download :
Permen Kominfo Nomor 41 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1959

Nasionalisasi Perusahaan Kereta-Api dan Tilpon Milik Belanda

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PP No 041 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2017

Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bandung Barat No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Download :
Perbup No 41 2017 Tupoksi Diskominfotik.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2021

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Download :
NOMOR 41-PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN - SISTEM - PEMERINTAHAN - BERBASIS - ELEKTRONIK

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2021/No.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan. efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin - bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin - babwa pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan sinergitas dan pedoman sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu perangkat hukum
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 11 Tahun 2008 ;sebagaimana telah diubab dengan UU No 19 Tabun 2016;UU No 14 Tahun 2008;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;PP No 82 Tahun 2012;Perpres No 95 Tahun 2018;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016;Permendgari No 3 Tahun 2017;Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020;Perbup No 95 Tahun 2019;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum,Tata Kelola SPBE,Manajemen SPBE,Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi ,Penyelengaraan SPBE,Sumber Daya Manusia SPBE,Pengelolaan Domain dan Sub Domain ,Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah,Pembinaan dan pengawasan SPBE,Pemanatauan dan Evaluasi SPBE,Pembaiayaan ,Ketentaun Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
55 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 1957.