Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2021

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum,Tata Kelola SPBE,Manajemen SPBE,Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi ,Penyelengaraan SPBE,Sumber Daya Manusia SPBE,Pengelolaan Domain dan Sub Domain ,Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah,Pembinaan dan pengawasan SPBE,Pemanatauan dan Evaluasi SPBE,Pembaiayaan ,Ketentaun Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Sekayu

Tanggal Penetapan

04 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

05 Maret 2021

Tanggal Berlaku

05 Maret 2021

Sumber

BD.2021/No.41

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Bidang

Halaman ini telah diakses 589 kali

FILE-FILE PERATURAN

NOMOR 41-PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN - SISTEM - PEMERINTAHAN - BERBASIS - ELEKTRONIK

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2021/No.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan. efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin - bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin - babwa pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan sinergitas dan pedoman sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu perangkat hukum
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 11 Tahun 2008 ;sebagaimana telah diubab dengan UU No 19 Tabun 2016;UU No 14 Tahun 2008;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;PP No 82 Tahun 2012;Perpres No 95 Tahun 2018;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016;Permendgari No 3 Tahun 2017;Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020;Perbup No 95 Tahun 2019;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum,Tata Kelola SPBE,Manajemen SPBE,Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi ,Penyelengaraan SPBE,Sumber Daya Manusia SPBE,Pengelolaan Domain dan Sub Domain ,Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah,Pembinaan dan pengawasan SPBE,Pemanatauan dan Evaluasi SPBE,Pembaiayaan ,Ketentaun Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
55 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521