Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto. Beberapa ketentuan yang diubah yakni ketentuan Pasal 1, yaitu diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan Angka 4a mengenai definisi kawasan pedesaan, dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan angka 11a mengenai definisi Unit Pengelola Kegiatan. Ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2) diubah dan diantara Ayat (2) dan Ayat (3) disisipkan ayat (2a), sehingga berbunyi (1) Pelestarian aset produktif berupa dana bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK. (2) Pemanfaat dana bergulir dilakukan melalui kelompok dan tidak bersifat individu namun tetap memprioritaskan kelompok yang memiliki anggota dengan kategori RTM. (2a) Pengelolaan dana bergulir digunakan untuk kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui kelompok dengan menggunakan sistem tanggung renteng sehingga menumbuhkan kesetiakawanan sosial di kelompok pemanfaat dana bergulir pada wilayah masing-masing kecamatan, tetapi bisa digunakan di wilayah kecamatan lain dalam satu wilayah Kabupaten Mojokerto apabila diperlukan. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal 17A mengenai penyimpanan dana bergulir. Ketentuan lain yang diubah yakni diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan pasal 18A mengenai perlindungan bagi UPK terhadap resiko ketidakmampuan anggota kelompok pemanfaat/nasabah dalam melakukan pelunasan pinjaman. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23, disisipkan pasal 22A mengenai ketentuan penyelesaian masalah angota kelompok pemanfaat/nasabah yang meninggal dunia dan diantara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan juga Pasal 27A megenai masa jabatan pengurus BKAD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 44 Tahun 2018
PELAKSANAAN UANG JAMINAN SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 631
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN UANG JAMINAN SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 72 huruf a dan Pasal 73 huruf j Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Uang Jaminan Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Uang Jaminan Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Tempat Khusus Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan perparkiran kepada pasien dan pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, perlu partisipasi masyarakat pengguna jasa parkir; Bahwa ketentuan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Tempat Khusus Parkir Rumah Sakit Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, sudah tidak mampu menutup biaya penyediaan pelayanan perparkiran pada Tempat Khusus Parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan kembali tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017
Materi Pokok: Menyesuaikan tarif retribusi tempat khusus parkir pada tempat khusus parkir Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 4 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENURUNAN STUNTING
ABSTRAK:
kejadian stunting pada nalita masih banyak terjadi di Kabupaten Lamoung Tengah sehingga dapata menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembngunan kualitas sumber daya manusia
UU No.28 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 1988; PP No.28 Tahun 2004; PP No.55 Tahun 2005; PERPRES No.42 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2011; PERMENKES No.43 Tahun 2016; PERMENKES No.51 Tahun 2016; PERMEN PU No.1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.18 Tahun 2018 PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.09 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang azas,maksud dan tujuan, ruang lingkup,kelompok sasaran dan kegiatan, pilar penurunan stunting, pendekatan, edukasi,pelatihan dan penyuluhan gizi, penelitian dan pengembangan gizi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, penajaman sasaran wilayah penurunan stunting, peran serta masyarakat, pencatatan serta pelaporan, dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi dan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka guna menjamin kesinambungan kebijakan dan strategi perlu menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Arah Jakstrada, Penyelenggaraan Jakstrada, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN NUNUKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 44 Tahun 2018
PERBUP Kab. Tanah Bumbu No. 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya Yang Disamakan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU DENGAN NAMA SEBUTAN LAINNYA YANG DISAMAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2018/No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya Yang Disamakan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Perjalanaan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya Yang Disamakan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah bumbu Meliputi: PERJALANAN DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
