Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keda Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 27 TAHUN 2007; UU NO. 43 TAHUN 2008; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERPRES NO. 12 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB. NATUNA NO. 12 TAHUN 2014
PERATURAN INI MENJELASKAN PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN NATUNA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2017.
Merubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna.
49
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
ABSTRAK:
a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang lebih
baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
c. bahwa Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar, serta penetapan Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Menengah Pertama, berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c,maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Barupada satuan pendidikan Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Petunjuk Umum;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Syarat Pendaftaran;
6. Tata Cara Pendaftaran;
7. Tata Cara Seleksi;
8. Pembobotan Nilai Piagam Penghargaan;
9. Tempat Pendaftaran;
10. Pagu;
11. Biaya Pendaftaran;
12. Lain-Lain;
13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara No. 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala
Desa, perlu diatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PERSIAPAN;
BAB III
PENETAPAN PEMILIH;
BAB IV
PENCALONAN;
BAB V
KAMPANYE;
BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA;
BAB VII
PENETAPAN CALON TERPILIH;
BAB VIII
PELANTIKAN;
BAB IX
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH;
BAB X
PENDANAAN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017
PERUBAHAN TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD 2017/11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, telah ditetapkan Perbup Ciamis No. 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan penambahan alokasi Tunjangan Tahunan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, perlu dilaksanakan perubahan dan penyesuaian Perbup Ciamis No. 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 11 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Permendagri Permendagri No. 110 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ciamis No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ciamis No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ciamis No. 11 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ciamis No. 13 Tahun 2014; Perda Kabupaten Ciamis No. 6 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ciamis No. 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ciamis No. 19 Tahun 2016; Perbup Ciamis No. 22 Tahun 2010; Perbup Ciamis No. 43 Tahun 2012; Perbup Ciamis No. 21 Tahun 2015; Perbup Ciamis No. 44 Tahun 2015; Perbup Ciamis No. 55 Tahun 2015; Perbup Ciamis No. 75 Tahun 2016; Perbup Ciamis No. 78 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017.
13 halaman (lampiran 6 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional pada umumnya dan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada khususnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu mengatur dan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 41 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Pembentukan, Maksud dan Tujuan;
Tugas dan Susunan Organisasi;
Tata Kerja;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang mempunyai fungsi penting dalam pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab Parigi Moutong dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsional, demokratis, dan berkeadilan serta bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.
UU No.6 Tahun 1983 jo. UU No.16 Tahun 2009, UU No.17 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997 jo. UU No.19 Tahun 2000, UU No.10 Tahun 2002, UU no.14 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No.9 Tahun 2015
Memberikan landasan dan kepastian hukum mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 24 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pajak hotel, restoran, dan hiburan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan No 67 Tahun 2016 ttg Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Pedoman Retensi kearsipan Urusan Pemerintahan
Daernh, perlu disusun pedoman retensi arsip
bersama dengan Jembaga teknis terkait. untuk kelancaran dan kesinambungan
pelaksanaan retensi arsip di Kabupaten Barito Timur,
perlu disusun petunjuk teknis retensi arsip
Undang-Undang Nomor S Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun
2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III KEBIJAKAN RETENSI ARSIP;
BAB IV JENIS ARSIP;
BAB III JRA;
BAB V PELAKSANAAN PENYUSUTAN;
BAB IV PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017
UNIT PELAKSANA TEKNIS - DINAS UNIT PEMADAM KEBAKARAN - PENJABARAN TUGAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perangkat Daerah dari Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk telah berubah nama dan kewenangan urusan pemerintahan yang diberikan sehingga perlu menyesuaikan tugas Unit Pelaksana Teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Unit Pemadam Kebakaran;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016; Perbup Banyumas No 58 Tahun 2016; Perbup Banyumas No 78 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ringkasan tugas dan rincian tugas Kepala Unit dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pemadam Kebakaran yang tercantum dalam Lampiran agar senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2017.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
