Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan berpedoman pada standar harga satuan regional dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PeraturannPemerintah Nomor 56 Tahun 2005; PeraturannPemerintah Nomor 71 Tahun 2010; PeraturannPemerintah Nomor 27 Tahun 2014; PeraturannPemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
58 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Pengawasan intern pemerintah merupakan
salah satu unsur manajemen Pemerintahan yang
penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan
yang baik. Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan
yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
berkualitas, mewujudkan pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas,
diperlukan penilaian atas efisiensi, efektivitas, dan
pencapaian kinerja dari instansi pemerintah sehingga
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu
melakukan pemeriksaan kinerja.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Daerah.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Perda Kab.Bintan No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Bintan No.1 Tahun 2021; Perbup Bintan No.21 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pedoman
Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
30 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin objektivitas,transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Pelaksana diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 165 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan manajemen karier PNS, instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Walikota Ambon Nomor 31 Tahun 2021; Peraturan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021; Peraturan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2021; Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2021; dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Lampiran 23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomer 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/O4/MEN/1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10 tahun 2000; Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 tahun 2000; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2008; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 15 (lima belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
Lamp XI
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa produk hukum daerah merupakan ketentuan peraturan
perundang-undangan di daerah untuk melaksanakan
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
sebagai penjabaran dari peraturan perundang- undangan yang
lebih tinggi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan di
daerah untuk kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta
untuk mewujudkan produk hukum daerah yang sistemik dan
terkoordinasi, maka perlu menyusun Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang produk hukum daerah, perencanaan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan, pembahasan produk hukum daerah, fasilitasi/evaluasi pembahasan produk hukum daerah berbentuk peraturan, nomor register, penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, penyebarluasan, partisipasi masyarakat, standar operasional prosedur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2010 dicabut.
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 58 Tahun 2017
PERBUP Kab. Tebo No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Standar Harga Pakaian Dinas pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo
TUNJANGAN PERUMAHAN - TUNJANGAN TRANSPORTASI - STANDAR HARGA - PAKAIAN DINAS - PIMPINAN - ANGGOTA - DPRD - KABUPATEN TEBO
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2017/NO 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c serta ayat (3) huruf a dan huruf b PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perlu ditetapkan Perbup tentang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi san Standar Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo;
Perbup Tebo No. 1 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo sudah tidak sesuai lagi dengan standar sewa perumahan sekarang, maka perlu diadakan perubahan;
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2006; PERDA No. 2 Tahun 2017
PERBUP ini Mengatur Mengenai Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Standar Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo, meliputi Tunjangan Perumahan; Tunjangan Transportasi; Pakaian Dinas dan Atribut
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
Pada saat Perbup ini berlaku maka Perbup Tebo No. 13 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tebo No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup Tebo No. 13 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
6 hlmn
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 58 Tahun 2023
PERWALI ini mengatur mengenai kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan pengendalian Teknis Keamanan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
12 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 58 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedornan Standar Pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik menetapkan dan menerapkan
Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis
pelayanan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19
ayat ( 1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6
Tahun 2019 Ten tang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik, perlu diatur dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-lJndang Nornor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nom01· 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar pelayanan, maklumat pelayanan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, ketentuan lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 58 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
Dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan Standar Biaya Umum untuk Pedoman Penyusunan Program/ Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; Bahwa Penyusunan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 dan hasil. survey/ analisis dengan mempertimbangkan kondisi di Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara;
;
Mengatur Standar Biaya Umum Kabupaten Toraja Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2012.
41 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
