Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggara 2019.
UU No. 28 Tahun 1999; - UU No. 10 Tahun 2003; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 55 Tahun 2005; - PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 65 Tahun 2010; - PP No. 71 Tahun 2010; - PP No. 2 Tahun 2012; - PP No. 27 Tahun 2014; - PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; - PP No. 18 Tahun 2017; - PP No. 12 Tahun 2018; - PP No. 12 Tahun 2019; - Perpres No. 16 Tahun 2018; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018; - Permendgari No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; - Permendgari No. 38 Tahun 2018; - Perda Kota Tomohon No. 11 Tahun 2012; - Perda Kota Tomohon No. 3 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan jumlah APBD Kota Tomohon.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
6 halaman ( terdiri dari 3 Pasal).
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 48/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang transparan dan akuntabel sesuai kaidah pengelolaan keuangan dan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
1. UU Nomor 28 Tahun 1999;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004;
4. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
6. PP Nomor 7 Tahun 2008;
7. PP Nomor 27 Tahun 2014;
8. PP Nomor 16 Tahun 2018;
9. PP Nomor 12 Tahun 2019;
10. Perpres Nomor 73 Tahun 2011;
11. Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Permen PU Nomor : 06/PRT/M/2008;
14. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
15. Permen PU Nomor : 22/PRT/M/2018;
16. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018;
17. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018;
18. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018;
19. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018;
20. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018;
21. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018;
22. Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018;
23. Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011;
24. Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015;
25. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
26. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
27. Perwali Madiun Nomor 42 Tahun 2019.
Walikota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
c. Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
358 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 48
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dana Bergulir
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana bergulir di Kota Sawahlunto, serta untuk menjamin penyaluran piniaman dana bergulir agar tepat sasaran di Kota Sawahlunto, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 51 Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri 73 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DANA BERGULIR
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DANA BERGULIR
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Perda Kota Tomohon No. 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
UU No. 10 Tahun 2003; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014; - sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 37 Tahun 2005; - PP No. 55 Tahun 2005; - PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 65 Tahun 2010; - PP No. 79 Tahun 2005; - PP No. 71 Tahun 2010; - PP No. 30 Tahun 2011; - PP No. 2 Tahun 2012; - PP No.12 Tahun 2019; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; - Perda Kota Tomohon No. 11 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Tomohon No. 3 Tahun 2015; - Perda Kota Tomohon No. 6 Tahun 2017; - Perda Kota Tomohon No. 5 Tahun 2018; - Perda Kota Tomohon No. 1 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tomohon.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
8 halaman ( terdiri dari 6 Pasal).
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran berdasarkan Prestasi Kerja, Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan- Perundang-undangan; « b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan analisis standar belanja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Baubau.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang--Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233); 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III MUATAN ASB
BAB IV MEKANISME IZIN TAPD
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
20
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 45/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam hal untuk meningkatkan kinerja, maka
Peraturan Walikota Madiun Nomor 08 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu
diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
1. UU Nomor 1 Tahun 2004;
2. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
4. UU Nomor 28 Tahun 2009;
5. PP Nomor 12 Tahun 2019;
6. PP Nomor 69 Tahun 2010;
7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Madiun sehingga sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2019.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto yang Menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman penerapan pola badan layanan umum daerah dalam pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Kota Sawahlunto; bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Kota Sawahlunto merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dana bergulir akan menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis badan layanan umum daerah, yang mana pendirian Unit Pelaksana Teknis Daerah Dana Bergulir berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2017 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto; bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menyatakan pola tata kelola badan layanan umum daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri 73 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017,
KETENTUAN UMUM, PRINSIP POLA TATA KELOLA, PEJABAT PENGELOLA UPTD PENGELOLAAN, POLA TATA KELOLA UPTD PENGELOLAAN DANA BERGULIR, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA, REMUNERASI, PENGELOLAAN KEUANGAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
29 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BD.2019/NO.52, LL Kota Singkawang : 12 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk menutupi selisih antara jumlah kas yang tersedia dengan kegiatan operasional, perlu adanya kebijakan Kepala Daerah untuk mengatur pinjaman dengan pihak ketiga;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PMK No.77/PMK.05/2009, Permendagri No.79 Tahun 2018, Perda No.3 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Prinsip-Prinsip Pinjaman; Kebijakan Pinjaman; Sumber Pinjaman; Jenis Pinjaman; Besaran dan Persyaratan Pinjaman; Pelaksanaan Pinjaman; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2019.
Peraturan Walikota ini memiliki 12 halaman;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyaluran pinjaman pembiayaan daerah (dana bergulir) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana bergulir
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2013, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM, KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR, ORGANISASI PENYELENGGARA, MEKANISME PELAYANAN UPTD FASILITASI PEMBIAYAAN, MONITORING DAN PELAPORAN, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
36 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
