Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
(10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran
2022.
DAsar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
2/PMK.07/2022.
Materi Pokok: Kriteria, BEsaran dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan Langsung Tunai, Sumber Data, Mekanisme Penyaluran Bantuan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pengawasan dan Pembinaan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
Jumlah halaman: 9 HLM; Lampiran: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 45 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bantul No. 107 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2022/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib anggaran dan kesesuaian antara kinerja pemungutan Pajak Daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah, perlu dilakukan perubahan pengaturan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.
Dasar hukum peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021;
13.Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2022.
Materi pokok:
Mengatur mengenai target penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
Jumlah Halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu unsur penunjang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini terdiri dari 28 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Perencanaan TIK, BAB IV tentang Pelaksanaan TIK, BAB V tentang Pemanfaatan TIK, BAB VI tentang Pengelolaan Domain, BAB VII tentang Pengelolaan Email, BAB VIII tentang Portal dan Situs Web, BAB IX tentang Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, BAB X tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, BAB XI tentang Pembiayaan, BAB XII tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 45 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sanggau
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Ketentuan Umum, SiLPA, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20
Tahun 2021 Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Behan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkayang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020;
Mengatur tentang Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkayang yang terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
8 halaman peraturan dan 8 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a
. b
ah
w
a u
ntuk melaksanakan ke
t
e
n
t
uan P
asa
l 1
0
, Ay
at (
2
) d
an Ay
at (
3
) Pe
ra
turan Me
nt
eri K
e
s
e
hatan Republik I
ndones
i
a N
omo
r 43 T
ahun 2
0
1
9 Te
n tang P
usat Ke
s
e
hatan M
as
y
arakat de
n
g
an pe
rt
imb
ang
an kebu
t
uhan pela
y
anan
, j
u
m
l
ah pe
nduduk
, d
an akse
s
ibili
tas
, maka Pe
raturan B
upat
i M
una N
omo
r 1
6 T
ahun 2
0
1
8 Te
n
t
ang Pemben
t
ukan, K
e
dudukan
, S
usunan O
r
g
anisas
i, Tug
as d
an fu
ngs
i S
e
rta T
ata Kerj
a U
n
i
t Pelaksana Te
kni
s D
inas Pu
sat Ke
s
e
hatan M
as
y
arakat P
ada D
inas Ke
s
e
hatan K
abupat
e
n M
una seba
gaimana t
elah diubah den
g
an
, Pe
rat
u
r
an B
upat
i M
una N
omo
r 91 T
ahun 2
0
1
9 Te
n
t
ang Pe
rubahan A
tas Pe
rat
u
ran B
upati M
una N
omo
r 1
6 T
ahun 2
0
1
8 t
e
n
t
an
g Pembe
nt
ukan
, Kedudukan
, S
usunan O
r
gani
sas
i, Tug
as d
an fu
n
gs
i S
e
rta T
at
a K
e
r
j
a U
n
i
t Pel
aksana Tekni
s D
inas Pu
sat K
e
s
e
hatan M
as
y
arakat P
ad
a Dinas Ke
s
e
hatan K
abupat
e
n M
una
, pe
r
l
u di
t
i
n
j
a
u kemba
li
; b. b
ah
w
a be
r
dasarkan pe
r
timban
gan seba
g
a
i
mana dimaksud p
a
d
a huruf a
, pe
r
l
u me
ne
t
apkan Pe
raturan B
upa
ti t
e
n
t
ang Pe
rubahan Kedua A
tas Pe
rat
u
ran B
upat
i M
una N
omo
r 1
6 T
ahun 2
0
1
8 Te
ntang Pemben
t
ukan
, Kedudukan
, S
usunan O
r
g
anisas
i, Tug
as d
an fu
n
gs
i S
erta T
ata K
erj
a U
n
i
t Pel
aksana Te
kn
i
s D
inas P
usat Ke
s
e
hatan M
as
y
arakat P
ad
a D
inas Ke
s
e
hatan K
abupat
en M
una
;
1
. U
ndang
-U
ndan
g N
omo
r 2
9 T
ahun 1
959 t
en
t
an
g Pemben
t
ukan D
a
e
rah Ti
ngkat I
I di S
ul
a
we
s
i (
Le
mbaran N
eg
ara R
epub
lik I
ndo
nes
i
a T
ahun 1
959 N
omo
r 7
4, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara Repub
li
k I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 1
9
22
)
; 2
. U
ndang
-
U
n
dang N
omo
r 2
3 T
ahun 2
0
1
4 t
e
n
t
ang Peme
r
i
nta
han D
a
e
rah (
Lembaran N
eg
ara R
epubli
k I
ndo
n
es
i
a T
ahun 2
0
1
4 N
omo
r 2
44, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara Republik I
n
do
n
es
ia N
omo
r 5
587
) seba
g
a
i
m
ana t
el
ah diubah beberap
a kali t
erakhir de
n
g
an U
ndang
- U
ndang N
omo
r 9 T
ahun 2
0
1
5 t
e
nt
ang Pemerintahan D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
0
1
5 N
omo
r 58, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara Repub
lik I
ndo
ne
s
i
a N
omor 5
679
)
; 3
. Pe
rat
u
r
an Pemerin
t
ah N
omo
r 1
8 T
ahun 2
0
1
6 t
e
nt
an
g Pe
ran
gkat D
a
e
rah (
Le
mbaran N
eg
ara Repub
li
k I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
0
1
6 N
omo
r 1
1
4
, T
ambahan Le
mbaran N
egara Repub
lik I
ndon
e
s
ia N
omo
r 5
888
) seba
g
a
imana t
elah diubah de
n
g
an Pe
ratur
an Peme
r
i
n
t
ah N
omo
r 7
2 T
ahun 2
0
1
9 t
e
n
t
an
g Pe
r
ubahan A
tas Pe
r
a
t
u
r
an Pemerin
t
ah N
omo
r 1
8 T
ahun 2
0
1
6 t
e
n
tang Pe
rangkat D
a
e
rah (
Lembaran N
eg
ara Republi
k I
n
done
s
i
a T
ahun 2
0
1
9 N
omo
r 1
87, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara R
epublik I
ndone
s
i
a N
omo
r 6
402
)
; 4. Pe
raturan M
en
t
eri K
e
s
e
hatan Repub
li
k I
ndones
i
a N
omo
r 49 T
ahun 2
0
1
6 t
e
ntang Pedoman Te
kn
i
s Pe
n
go
r
g
ani
sas
i
an D
inas Ke
s
e
hat
an P
r
ovi
ns
i d
an K
a
bupat
e
n
/
Ko
t
a (
Be
r
i
ta N
egara R
epublik I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
0
1
6 N
omo
r 1
502
)
; 5. Pe
rat
u
r
an Me
nt
e
ri D
ala
m N
egeri N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
1
7 t
e
n
t
ang Pedoman Pemben
t
ukan d
an Kl
as
ifi
kas
i C
ab
ang D
inas d
an U
n
i
t Pe
laksana Te
knis D
a
e
rah ( B
eri
ta N
egara Republ
i
k I
n
dones
i
a T
ahun 2
0
1
7 N
omo
r 451)
; 6. Pe
ratur
an M
e
nt
e
r
i K
e
s
e
hatan Republ
i
k I
n
do
n
es
i
a N
omo
r 43 T
ahun 2
0
1
9 Te
n
t
ang Pu
sat Ke
sehatan M
as
y
arakat
; 7. Pe
raturan D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6 T
ahun 2
0
1
6 t
e
n
t
ang Pemben
t
ukan d
an S
usunan Pe
rangkat D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una (
Le
mb
aran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
0
1
6 N
omo
r 6
, T
ambahan Le
mbaran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6
) seba
g
aimana t
el
ah diubah de
n
g
an Pe
rat
u
r
an D
a
e
r
ah K
a
bupat
e
n M
una N
omo
r 2 T
ahun 2
021 t
en
t
an
g Pe
rubahan A
tas Pe
raturan D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6 T
ahun 2
0
1
6 t
en
t
an
g Pembe
nt
ukan d
an S
usunan Pe
ran
gkat D
a
e
rah (
Lemb
aran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
021 N
omo
r 2
, T
ambahan Le
mbaran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 2
)
; 8. Pe
rat
u
ran B
upat
i M
una N
omo
r 1
0 T
ahun 2
022 t
e
n tang O
r
g
an
i
sas
i d
an T
ata Kerj
a Dinas K
e
s
e
hatan K
abupat
e
n M
una (
Be
r
i
t
a D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
022 N
omo
r 1
0
)
;
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah
Di antara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A
Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf c, diubah
Ketentuan Pasal 10 diubah
Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VA.
Di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, Pasal 10E, Pasal 10F, Pasal 10G, Pasal 10H, Pasal 10I
Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah
Ketentuan Pasal 15 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran, tertib administrasi dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan pendampingan
kegiatan dana yang bersumber dari transfer ke daerah
perlu adanya landasan hukum sehingga Peraturan
Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
83 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Lampiran VIII Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2021 diubah.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Aplikasi Bahas Legislasi di Tangan Sekarang
ABSTRAK:
Bahwa harmonisasi terhadap rancangan pembentukan
produk hukum daerah dilaksanakan agar produk
hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 5 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Fungsi Aplikasi Baladang; Pengelolaan Aplikasi Baladang; Pengelolaan Aplikasi Baladang; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
Peraturan Menag No. 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Peraturan Menteri Agama NO. 45, BN 2022 (906) : 7 hlm
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
