Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 6 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019
Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan
dengan tipe A, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas;
c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3);
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan;
f. Bidang Konservasi, Taman Hutan Raya (TAHURA) dan
Bina Lingkungan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Kelompok Jabatan Pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
a. Pasal 192 sampai dengan Pasal 214 Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47); dan
b. Pasal 181 sampai dengan Pasal 202 Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Kota Palangka Raya, (Berita Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2016 Nomor 55)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
41 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA
ABSTRAK:
a. bahwa wilayah Kabupaten Lamongan memiliki
kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan
demografis yang memungkinkan terjadinya
bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam,
faktor nonalam maupun faktor manusia yang
menyebabkan timbulnya kerusakan, kehilangan
dan/ atau penyalahgunaan arsip Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, serta dalam rangka pelindungan
dan penyelamatan arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara untuk kepentingan
negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan
kesejahteraan rakyat, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelindungan dan Penyelamatan
Arsip Dari Bencana.
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Kegiatan pelindungan clan penyelamatan Arsip dari
bencana meliputi:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah diatur mengenai pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kota Tangerang Selatan dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
Psl 8 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; Permenkes No 10 Th 2014; Permenkeu No 95/PMK.05/2016; Permendagri N0 79 Th 2018; Perda Kota Tngerang Selatan No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Dewan Pengawas; 3. Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas; 4. Sekretaris Dewan Pengawas; 5. Masa jabatan Dewan Pengawas; 6. Honorarium; 7. Pemberhentian dan Pergantian Dewan Pengawas; 8. laporan dan Evaluasi; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
11 halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019
Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
Mencabut :
Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 44, BN.2019/No.1591, jdih.kemdikbud.go.id : 25 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima perlu ditanamkan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya; bahwa Pendidikan Karakter Anti Korupsi perlu ditanamkan sejak dini dimulai dengan membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur; bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan dasar berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang implementasi pendidikan karakter anti korupsi, tugas dan tanggung jawab, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
15 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PROGRAM STRATEGIS DAN UNGGULAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019-2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempercepat kemajuan daerah dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan sinkronisasi
dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019– 2023 dengan program kegiatan Perangkat Daerah melalui
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD yang
mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana amanat Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan
dengan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang
mengarah kepada pencapaiann visi dan misi serta tujuan
pembangunan Kepala Daerah;
c. bahwa untuk menjamin sinergitas seluruh perangkat daerah
untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dipandang perlu
ada panduan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh
Perangkat Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Program Kegiatan strategis dan
unggulan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Penjelasan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
1988);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 79 Tahun 2005);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah
mempertegas acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi NTB dalam pencapaian misi pembangunan,
merencanakan, melaksanakan, dan monitoring dan evaluasi program
strategis dan Program unggulan, program/kegiatan urusan dan
Program/kegiatan rutin untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama
Daerah sesuai RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturaun Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayananan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan. Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyaf Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 121 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Wonogiri terkait maksud dan tujuan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Kerjasama, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Aceh Timur serta mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur, perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor penanaman modal, bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan investasi dalam berbagai bidang serta untuk peningkatan penerimaan daerah, perlu diatur kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Timur, bahwa berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur berwenang menyusun deregulasi/kebijakan penanaman modal di Kabupaten Aceh Timur, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2011; PP no. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP no. 79 Tahun 2013; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 24 Tahun 2019; Perpres No. 76 Tahun 2007; Perpres No. 97 Tahun 2014; Qanun Kab. Aceh Timur No. 10 Tahun 2012; Qanun Kab. Aceh Timur No. 4 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur Ketentuan umum,Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Oenyelenggaraan Penanaman Modal, Kebijakan Penanaman Modal, Insentif Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal, Kebijakan Pengaman Penerimaan Daerah, Ketenagakerjaan, Kendaraan Operasional, Waralaba, Peran Serta Masyarakat, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
18 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
