Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Kecamatan Kemranjen Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
s~bagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
d1anggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 T ahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran dari pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 98 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang perlu ditetapkan Tunjangan Perumahan bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta besarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 98 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Kecamatan Pekuncen Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
K_abupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
d1pan~ang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupat1 tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negei:i Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 T ahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran atas pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 97 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor' 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran atas pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 96 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010
ABSTRAK:
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Bupati Rembang periode 2006 -2010; bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan keria
perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan
program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, pertu menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2006 - 2010 dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika RPJM Daerah Kabupaten Rembang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 96 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang Bertugas sebagai Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka
kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja
perlu diberikan tunjangan uang makan ; bahwa besarnya tunjangan uang makan sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor
25 Tahun 2005 tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan
Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja
dirasakan sudah tidak memadai lagi dan perlu disesuaikan
dengan kondisi saat ini ; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali pemberian tunjangan uang makan dimaksud
dengan Peraturan Bupati;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Uang Makan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja, besarannya dan wilayah jabatan/tugasnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2005 dicabut.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 95 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran atas pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 94 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Defisiency Syndrome (AIDS) Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya penanggulangan penyakit
HTV/AIDS, di Kabupaten Rembang perlu dibentuk Komisi
Penanggulangan Acquired lmmuno Defisiency Syndrome
(AIDS); bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang kornisi Penanggulangan Acquired
lmmuno Defisiency Syndrome (AIDS);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat I Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/KEP/MENKO/KESRA/VI/1994; Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang organisasi, sekretariat, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2005.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 93 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD Tahun 2005 No. 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya harga jual eceran bahan bakar
minyak yang baru maka perlu menetapkan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Rembang.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan
Wilayah Propinsi Jawa Tengah, maka Harga Eceran
Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Rembag
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1888; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Berlakunya Harga Eceran Tertinggi untuk Kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Kecil. Pungutan untuk menaikkan Harga Eceran Tinggi, Melawan Hukum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2005.
3 hlm beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 93 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja DPRD Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran atas pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
