Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.202 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi Dan Informatika Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 6 Tahun 2023 tentang Pencabutan 7 (Tujuh) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Mencabut :

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Download :
Permen Kominfo Nomor 40 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2023

Pedoman Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman

Download :
Perbup Skhrj 40_2023.pdf

Abstrak

komunikasi sandi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2023/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem komunikasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan pola hubungan komunikasi sandi di Pemerintah Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo; bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Persandian untuk pengamanan informasi yang didukung dengan keseragaman mekanisme penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, menyatakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Penetapan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi, Kerja Sama, Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2023.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 40 Tahun 2016

Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi.

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 40 Tahun 2017

Pelayanan Perizinan Secara Elektronik

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Karawang No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik

Download :
PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahun 2014

Rencana Induk Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Bekasi

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bekasi No. 133 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi

Download :
PB402014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2018

PEMBANGUNAN DAN E-WASDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 41 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Bekasi

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PB412014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2017

Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bandung Barat No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Download :
Perbup No 41 2017 Tupoksi Diskominfotik.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 41 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas hulu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2014/NO.41, TBD No.41, LL KAB. KAPUAS HULU: 29 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas hulu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23/PER/M.KOMINFO/4/2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2006, Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 28 Tahun 2008,
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Nama Obyek dan Subyek Retribusi, Maksud tujuan Dan Ruang Lingkup, Besarnya Tarif, Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Retrubusi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Pembelian Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang, Penghapusan Piutang Retribusi Kadaluarsa, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Obyek Retribusi, Tata Cara Peeriksaan Retribusi, Insentif Pemungutan Retribusi, Bentuk Formulir dan Isi serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2014.
29 halaman dan 9 halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 41 Tahun 2020

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Berbasis Elektronik Kabupaten Bengkulu Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman

Download :
Perbup Nomor 41 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BENGKULU TENGAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Berbasis Elektronik Kabupaten Bengkulu Tengah

ABSTRAK:

a.bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang yang memadai; b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: a. infrastruktur jaringan dan komputer; b. penyediaan dan pengembangan aplikasi; c. pengaturan data dan informasi; d. pengembangan sumber daya manusia; e. kelembagaan; f. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga g. Keamanan informasi h. pemeliharaan dan pelaporan i. Percepatan SPBE j. Pembinaan dan pengawasan, & k. Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2014.