Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 2, maka untuk efektifitas pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005.
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2006.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi oJeh karena itu perlu ditinjau kembali ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah;
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001.
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2006.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan terburuk harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya anak-anak, serta merampas hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar;
bahwa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Konvensi ILO Nomor 182 yang diratifikasi dengan Undang-Unda ng Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Eliminatlon of The Worst Forms of Child Labour, (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah;
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006.
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2006.
13 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Petunjuk Operasional DIPA Nomor 0025.1/062-03.0/-/2006 Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah yang dibiayai dari APBN, perlu dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa Petunjuk Operasional DIPA Nomor 0025.1/062-03.0/-/2006 Tahun Anggaran 2006 belum menampung kondisi riil dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Petunjuk Operasional DIPA Nomor 0025.1/062-03.0/-/2006 Tahun Anggaran 2006;
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB /2005 tanggal 28 Desember 2005; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB /2006 tanggal 6 September 2006.
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Perubahan Atas Petunjuk Operasional DIPA Nomor 0025.1/062-03.0/-/2006 Tahun Anggaran 2006. Ketentuan setelah huruf C ditambah satu sub judul baru huruf D dan huruf D lama menjadi huruf E sehingga keseluruhan huruf E berubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2006.
Ketentuan setelah huruf C ditambah satu sub judul baru huruf D dan huruf D lama menjadi huruf E sehingga keseluruhan huruf E berubah.
12 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah yang dibiayai dari APBN, perlu dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pencairan Dan Penyaluran Dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah;
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB /2005 tanggal 28 Desember 2005; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB /2006 tanggal 6 September 2006.
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2006.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (TKP2KPA) Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
411.4.05/64/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja (TKP2AR) Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangaan keadaan oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak {TKP2KPA) Provinsi Jawa Tengah;
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003.
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (TKP2KPA) Provinsi Jawa Tengah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tambahan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provlnsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006.
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Tambahan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 89 Tahun Tahun 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006.
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kekurangan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kekurangan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006.
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Kekurangan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kekurangan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kekurangan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006.
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Kekurangan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
