Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.130 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda Kab. 50 Kota 2023-1.pdf

Abstrak

petani

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

ABSTRAK:

a. bahwa Negara memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani dalam rangka pembangunan pertanian yang diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi petani meningkatkan kesejahteraan, dan kualitas hidupnya: b. bahwa pertanian merupakan salah satu karakteristik pengembangan wilayah yang menjadi fokus utama yang dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota, oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan pengembangan sentra agribisnis terpadu dalam rangka mewujudkan kemandirian produksi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan perikanan vang produktif dan efisen serta mampu bersaing di pasar global: c. bahwa untuk mengoptimalkan dan memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan di bidang pertanian vang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diperlukan pengaturan dalam berituk Peraturan Daerah:
Pasal 18 ayat (6) UUD UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 19 Tahun 2013 UU No. 23 Tahun 2014
Mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dengan sistematika: Bab I Ketentuan Umum Bab II Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Bab III Perlindungan Petani Bab IV Pemberdayaan Petani Bab V Pembiayaan dan Pendanaan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Peran Serta Masyarakat Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2023.
36

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2023

Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan.

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda Kalsel Th 2023 No 1.pdf

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD/2023/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melindungi Kesehatan manusia dan hewan berserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan yang berkelanjutan; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/Ot.140/7/2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/Ot.140/6/2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Pk.240/5/2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan ini Mengatur Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Perencanaan; Kawasan Peternakan; Peta Potensi Peternakan; Pengelolaan; Kesehatan Hewan; Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Lalu Lintas Hewan dan Produk Asal Hewan; Otoritas Veteriner; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Penelitian dan Pengembangan; Koordinasi, Kerja Sama, dan Kemitraan; Peran Masyarakat dan Dunia Usaha; Sistem Informasi; Pendanaan; Larangan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
60 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2016

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2()15

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTInGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO tahun ANGGARAN 2()15

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2016/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2()15

ABSTRAK:

bahwa pupuk merupakan Faktor sangat penting dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewqiudkan Ketahanan Pangan Nasional; bahwa guna meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk bagi para petani, maka dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian Tahun Anggaran 2A16 di Kabupaten Jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah*Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7.4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L822); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgg? Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a78); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun lggg tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Mengingat : 1. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar{ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; I b. c. 2. 3. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2e7l; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2AA4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44lLl; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2OO9 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2AO4 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5015); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5170); 1 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523\; 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679\; 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2474 tentang Administrasi Pemerintahan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl, 5 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2OOl tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor \4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ao7e); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Bg Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aT3T\; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor TT Tahun 2OOS tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1S Tahun 2Ol1 Tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4o/Permentan/OT .14O I 4 /2OO7 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/SR.l4} / 8 / 2}ll tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Pupuk Anorganik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor a9\; 19" Peraturan Menteri 7A lPermentan/SR .L4A / rc l2A1t Pupuk Hayati dan Pembenah Pertanian Nomor tentang Pupuk Organik, Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2CILL Nomor 66fl; 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4 lzA13 tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32lPermentan/OT.L4O lS I2OIZ tentang pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor IOSS); 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2aglpMK.o2/zars tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1613); 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/ L2/ 2O1S tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2O16; 24. Peraturan Menteri perindustrian Nomor 69lM.IND IPERI 512015 tentang penggunaan Kantong satu Merk untuk Pupuk Bersubsidi; 25. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 634 IMPP /Kep I 9 I 2002 tentang Ketentuan Jan Tata Caral Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di pasar; I I 26. Keputusan Menteri Pertanian 669/Kpts IOf .L6Al212012 tentang Nomor Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk. 27 . Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2OL6 (Berita Daerah Tahun 2ALS Nomor 59).
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAIT UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota. 6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota. 7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 8. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatf" pupuk. I 9. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 1O. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. 1 1. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. 12. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi. 13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 14. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan danlatau udang. 16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. 17. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 18. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 19. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan /atau udang dengan luasan tertentu. 2o. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaks€rna penugasan untuk subsidi pupuk. 2l.Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Fengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk[ Sektor Pertanian yang berlaku 22. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanflaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak ralqrat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan oleh Bupati/ Walikota untuk kabupaten/ kota. 26. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 27. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 28. Dinas Perkebunan adalah instansi yang membidangi Perkebunan di Provinsi atau Kabupaten I Kota. 29. Dinas Peternakan adalah instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi atau KabupatenlKota. 3O. Dinas Perikanan adalah instansi yang membidangi Perikanan dan Kelautan di Provinsi atau Kabupaten. BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga; (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak diperuntukkan bagr perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Pasal 3 {1} Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang di4jukan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Kepala Dinas Provinsi; (2} Kebr.ltr"lhan Purpuk Bersubsidi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten, jenis, jumlah, sub sektotr, dan sebaran bulanan, ssfagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. ' Pasal4 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalar,r Pasal 3 dirinei lebih laqiut menurut Kecamatan, jenis, jwnlah, sub selrtor dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini, yang merupakan bagran tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. . , (2) Peraturan Bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat (U paling larnbat ditetapkan pada akhir Bulan Desernber 2A16. Pasal 5 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut rnenumt keeamatan, jenis, junrlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. {2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelaksanaan Penlruluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) I(abupaten" Pasat 6 Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pernbinaan kepada kelompok tani dalam perqrusunan RDKK sesuai luas areal \ usahatani dan/ata,u kemampuan penyerapan Pupuk di tingkat petani di v wilayahnya. Pasal 7 (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor. (2) Realokasi antar kabupaten dalam urilayah Provinsi Sulawesi Selatan lebih lanjut ditetapkan oleh Gubenrur sesuai kebutuhan; (3) Reatokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati. (a) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi disuatu kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan, sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidaklr. melampaui aleikasi 1 (satu) tahun Pupuk Bersubsidi sebagaimana pupuk An-organik dan Pupuk oleh Pelaksana Subsidi Pupuk. BAB III PEITYALURAI{ PUPUK BERSUBSIDI Pasal 8 dimaksud dalam Pasal 2 Organik yang diproduksi Pasal 9 ayat (1) terdiri atas dan/atau diadakan (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Ntentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku; (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut : a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu : 1. tepatjenis; 2.lepatjumlah; 3. tepat harga; 4. tepat tempat; 5. tepat waktu; dan 6. tepat mutu. (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (a) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petanilkelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapuul pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh; (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten; Pasal 1O (1) Pelaksana Subsidi Fupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di[ wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuanJ/angberlaku; [' (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku; Pasal 11 (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET; (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (71 ditetapkan sebagai berikut: (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : a. Pupuk Urea b. Pupuk SP-36 c. Pupuk ZA d. Pupuk NPK e. Pupuk Organik a. Pupuk Urea b. Pupuk SP-36 c. Pupuk ZA d. Pupuk NPK e. Pupuk Organik Rp. 1.8O0; per kg; Rp. 2.OOO; per kg; Rp. 1.4O0; per kg; Rp. 2.3OO; per kg; dan Rp. 500; per kg; 50 kg; 50 kg; 50 kg; 50 kg; dan 4O kg. Pasal 12 (1) Kemasan Fupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan: Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan (21 Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk lJrea bersubsidi berwarna pink dan PupukZA bersubsidi berwarna orange. BAB TV PENGAWASAN DAN PELAPORAIIT Pasal 13 Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini [V sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Pasal 14 (1) KPPP Kabupaten wqjib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya; (2) KPPP Kabupaten d"alam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pen5rufrrfr[ Pertanian Lapangan Pasal 15 (U KPPP kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati sekali dalam tiga bulan; (2) Bupati menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur melalui Kepala Kepala Dinas Provinsi sekali dalam sebulan; BAB V I{ETETITUAIT PENU'TUP Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ksal I"7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tragi. Pasel 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatar.nnya dalarn Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 01 Tahun 2023

Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran, dan Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

pangan - CADANGAN - pengadaan - pengelolaan - penyaluran - pelepasan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2023/1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran, dan Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan PemerintahDaerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran, dan Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2015; Permentan No. 11 Tahun 2018; Perda Kab. Kutai Barat No. 2 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Sasaran; Pelaksana; Ruang Lingkup; Pengadaan; Pengelolaan; Penyaluran; Pelaporan; Evaluasi; Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
9 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024

Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
pergub diy nomor 1 tahun 2024.pdf

Abstrak

PEMBERDAYAAN ORGANISASI - PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2024/NO.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakata Nomor 7 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kebijakan Umum; Pembentukan P3A,GP3A. dan IP3A; Hubungan Kerja; Pelaksanaan dan Pemberdayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
Jumlah Halaman: 34 HLM;

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1961

Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 2 Tahun 2008

Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien,efektif dan aman dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta ketentuan pasal 85 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi perlu dikembangkan sistem pengelolaan irigasi di Daerah; bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan air irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara tepat guna perlu adanya pengelolaan Irigasi dengan efisien, efektif, aman,adil dan merata.; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pengelolaan Irigasi Dalam Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007.
Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pengelolaan Irigasi Dalam Daerah yang berisi; Ketentuan Umum; Ketentuan Irigasi; Penyediaan Air Irigasi; Pembagian Dan Pemberian Air Irigasi; Penggunaan Air Irigasi; Air Irigasi Dan jaringan Irigasi Untuk Keperluan Lain; Drainase; Eksploitasi Dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Dan Drainase; Tata Laksana Pengurusan Irigasi; Larangan-Larangan; Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
24

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2016

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

PERTANIAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2016/NO.2, TBD NO.2, LL KAB. BENGKAYANG: 23 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Bengkayang
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 12 Tahun 1992, UU No.10 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.18 Tahun 2009, Permenpan No.28/Permentan/SR.130/11/2009, Permendagri No.1 Tahun 2014, Permenpan No.60/Permentan/SR.130/11/2014, Pergub No.89 Tahun 2015.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyaluran Pupuk Bersubsidi; Pengawasan dan Pelaporan; , Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
7 halaman dan Penjelasan Sebanyak 16 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 1961.