PEDOMAN PEAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2018/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti pasal 22 peraturan pemerintah no. 12 taun 2017 tentang peminaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah sehingga pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah sehingga pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelnggaraan pemerintah yang baik dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme; pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tgas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dengan pertimbangan tersebut maka perlu menerbitkan pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah kabupaten bombana dalam bentuk peraturan bupati
Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang- Undaki g Nomor 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2002; Undang- undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang- Und Ing Nomor 17 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; UU nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000; Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2010; Perda Kabupaten Bombana No. 5 Tahun 2011; Perda Kabupaten Bombana No. 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini berisikan tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat pada inspektorat daerah kabupaten bombana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 43 Tahun 2018
Pedoman - Pengadaan - Pegawai Kontrak - Pemkab Kerinci
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemkab Kerinci
ABSTRAK:
Dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada pelayanan urusan pemerintahan untuk pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
Karena keterbatasan PNS pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Kerinci, perlu pemenuhan kebutuhan pegawai dengan status Non PNS dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
Sehubungan dengan larangan pengangkatan tenaga honorer kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang ditegaskan dalam Surat Mendagri No. 814.1/169 /SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, perlu mengangkat pegawai dengan status kontrak sebagai dasar kepastian hukum;
Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 18 tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 15 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Pengadaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, meliputi: Maksud dan Tujuan; Klasifikasi; Kedudukan dan Tugas; Kewajiban dan Hak; Formasi; Pengadaan; Pengangkatan; Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja; Penggajian Pegawai; Pemberhentian Pegawai; Pengawasan dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dalam rangka pengawasan dan pengendalian, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun2 018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Pp No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permenkeu No 50/PMK.07/2017; Permendes, PDTT No 19 Tahun 2017; Perda Kab Jepara No 10 tahun 2006; Perbup Jepara No 12 Tahun 2015; Perda Kab Jepara No 20 Tahun 2017; Perbup jepara No 53 Tahun 2017; Perbup Jepara No 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) Perbup Jepara No 4 Tahun 2018 mengenai laporan realisasi penyerapan dan pencapaian out put Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2018
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10.1/PERMENTAN/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, maka guna tertib administrasi
pengelolaan keuangan dan kelancaran pelaksanaannya sesuai ketentuan Lampiran Romawi III angka 1 huruf b.l).b) dan huruf b.3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 134 Tahun 2017, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7), . Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 merupakan perubahan kedua atas Perbup Nomor 60 Tahun 2017 meliputi perubahan terhadap lampiran I dan beberapa ketentuan pada Lampiran II untuk Perangkat Daerah mengenai urusan Administrasi, Urusan Pengendalian penduduk, urusan pertanian Orgnisasi dinas Pertanian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
PERBUP NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2018
Pertambangan Migas, Mineral dan EnergiKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERPRES No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
PERPRES No. 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
PERPRES No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 43, BN.2018/No.1292, peraturan.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Daa Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 43 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bekasi No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
Mengubah :
PERBUP Kab. Bekasi No. 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBANGUNAN EKOWISATA TERPADU KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
bahwa potensi utama sumberdaya alam kabupaten kuningan adalah Pariwisata berbasis alam sehingga potensi tersebut perlu dikembangan agar menjadu salah satu keunggulan dan daya saing kabupaten kuningan, Dan bahwa salah satu upaya penataan ekowisata di Kabupaten Kuningan adalah dengan pengembangan cluster wisata yang tersebar dibeberapa wilayah dengan pembangunan ekowisata terpadu, Sehingga berdasarkan pertimbangan untuk menjamin kepastian hukum, pembangunan ekowisata terpadu kabupaten kuningan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 68 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2017, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perencanaan Ekowisata Terpadu, Pembangunan Ekowisata Terpadu, Pemanfaatan Ekowisata Terpadu,dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diperlukan Pegawa Negeri yang terintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 29 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 63 Tahun 2009; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip dasar kode etik PNS, etika PNS, majelis kode etik PNS, pemeriksaan majelis kode etik PNS, sanksi pelanggaran kode etik PNS, serta rehabilitasi bagi PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
19 Pasal (13 hlm)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
