Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, dan guna pedoman teknis tata cara penyusunan peraturan di Desa di wilayah Kabupaten Pekalongan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis dan Materi Muatan Peraturan Di Desa
Bab III Peraturan Desa
Bab IV Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa
Bab V Peraturan Bersama Kepala Desa
Bab VI Peraturan Kepala Desa
Bab VII Pembatalan Peraturan Di Desa
Bab VIII Penetapan Keputusan Kepala Desa
Bab IX Teknis Penyusunan
Bab X Penyebarluasan Peraturan Di Desa
Bab XI Pembinaan Penyusunan Peraturan Di Desa
Bab XII Pembiayaan
Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
69 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat Untuk Taruna Jalur Pola Pembibitan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi darat Kabupaten Sleman yang prima, profesional, dan beretika, pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk mengikuti, melanjutkan, dan menyelesaikan pendidikan tinggi bidang transportasi darat; bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi darat, pemerintah daerah memberikan bantuan dana kepada taruna jalur pola pembibitan untuk mengikuti, melanjutkan, dan menyelesaikan pendidikan tinggi bidang transportasi darat; bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemberian dukungan dana kepada taruna jalur pola pembibitan untuk mengikuti, melanjutkan, dan menyelesaikan pendidikan tinggi bidang transportasi darat, perlu disusun suatu pedoman;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sasaran dan Jenis Bantuan; Mekanisme Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 56 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 627
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 5 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; sekretariat; bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial; bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin; bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; bidang bina pemerintah desa; bidang pemberdayaan masyarakat desa; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; serta jabatan pada Dinsospppapmd
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja
19 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Jepara Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi buruh pabrik rokok di Kabupaten Jepara Tahun 2021 dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran maka diperlukan petunjuk teknis; bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07 /2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi buruh pabrik rokok di Kabupaten Jepara Tahun 2021 dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran maka diperlukan petunjuk teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jepara Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07 /2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Penerima BLT
Bab IV Mekanisme Pengumpulan Data Calon Penerima BLT
Bab V Besaran dan Jangka Waktu BLT
Bab VI Mekanisme Pemberian BLT Dari DBHCHT
Bab VII Pelaporan dan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT Dari DBHCHT
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007
tentang Banglman Gedung, Bupati menerbitkan Sertifikat
Laik Fungsi ban.gunan gedung;
b. bahwa dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
bangunan gedung sebagalmana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan tata cara;
C. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Talun 2007; Undang-Undan.g Nomor 23 Talun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqrat
Nomor 11/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 27/PRT/M/2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri PekeH.aan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : SLF Bangunan Gedung. Pemeriksaan kelalkan fungsi bangunaLn gedung dilakukan. untuk
mengetahui kelaikan fungsi bangunan gedung guna:
a. penerbitan SLF;
b. perpanjangan SLF;
c. penilaian tingkat keandalan bangunan gedung pada nasa pascabencana;
atau
d. penilaian tingkat keandalan bangunan gedung pada masa pemanfaatan
bangunan gedung.
Syarat Penerbitan SLF pada Bangunan Gedung. Tata Cara Penerbitan dan Perpanjangan SLF.
Masa berlaku SLF ditetapkan sebagai berikut :
a. bangunan gedung sederhana 1 (satu} 1antai, tidak dibatasi;
b. bangunan gedung sederharia 2 {dua} lantai, dalam jangka waktu 20 {dua
puluh} tahun;
c. bangunan gedung tidak sederhafia dan khusus hingga 5 {1ima) 1antai dan
bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus lebih dari 5
(lima) 1antal, dalam jangka waktu 10 {sepuluh} tahun.
Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
36 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022 - 2026
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD Tahun 2023 Nomor 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memiliki tempat tinggal yang layak, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keberpihakan, keadilan, dan pemberdayaan kepada masyarakat, diperlukan pedoman pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016; Permen PUPR No. 07/PRT/M/2018; Permen PUPR No. 10/PRT/M/2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Rumah Tidak Layak Huni Bab III Jenis Perbaikan Bab IV Penerimaan Perbaikan Bab V Tata Cata Pengajuan Rumah Tindak Layak Huni Bab VI Tata Cara Penyelenggaraan Swakelola Bab VII Pelaporan Bab VIII Ketentuan Lain-Lain Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2020
12 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten
Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan
dalam rangka memberikan landasan hukum dalam
penerapan sistem pengelolaan pajak Sarang Burung
Walet agar dapat berjalan tertib, efektif, efisien, dan
akuntabel, diperlukan pengaturan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang
Burung Walet di Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten
Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Pajak; Jenis Penetapan, Masa, Tarif, Dasar Pengenaan, Dan Tata Cara Penghitungan Pajak; Tata Cara Pemungutan Pajak; Keberatan Dan Banding; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
16 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 874
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau
ABSTRAK:
Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta adanya perkembangan dinamika dan pembaruan peraturan perundang-undangan terkait barang/jasa terdapat Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang sudah tidak sesuai lagi dan harus dilakukan pencabutan,
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Pergub Kepulauan Riau No. 75 Tahun 2019.
Pencabutan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 62 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 62 Tahun 2019.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
