Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Tahun 2011/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Klasifikasi Pasar
Bab III Jenis Pelayanan Pasar
Bab IV Identitas Pedagang
Bab V Tata Cara Pengelolaan MCK
Bab VI Tarif Retribusi
Bab VII Tata Cara Pemungutan
Bab VIII Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan
Bab IX Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran
Bab X Tata Cara Keberatan
Bab XI Tata Cara Penagihan
Bab XII Kadaluwarsa Penagihan
Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 56 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 627
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 5 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; sekretariat; bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial; bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin; bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; bidang bina pemerintah desa; bidang pemberdayaan masyarakat desa; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; serta jabatan pada Dinsospppapmd
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja
19 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007
tentang Banglman Gedung, Bupati menerbitkan Sertifikat
Laik Fungsi ban.gunan gedung;
b. bahwa dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
bangunan gedung sebagalmana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan tata cara;
C. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Talun 2007; Undang-Undan.g Nomor 23 Talun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqrat
Nomor 11/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 27/PRT/M/2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri PekeH.aan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : SLF Bangunan Gedung. Pemeriksaan kelalkan fungsi bangunaLn gedung dilakukan. untuk
mengetahui kelaikan fungsi bangunan gedung guna:
a. penerbitan SLF;
b. perpanjangan SLF;
c. penilaian tingkat keandalan bangunan gedung pada nasa pascabencana;
atau
d. penilaian tingkat keandalan bangunan gedung pada masa pemanfaatan
bangunan gedung.
Syarat Penerbitan SLF pada Bangunan Gedung. Tata Cara Penerbitan dan Perpanjangan SLF.
Masa berlaku SLF ditetapkan sebagai berikut :
a. bangunan gedung sederhana 1 (satu} 1antai, tidak dibatasi;
b. bangunan gedung sederharia 2 {dua} lantai, dalam jangka waktu 20 {dua
puluh} tahun;
c. bangunan gedung tidak sederhafia dan khusus hingga 5 {1ima) 1antai dan
bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus lebih dari 5
(lima) 1antal, dalam jangka waktu 10 {sepuluh} tahun.
Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
36 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD Tahun 2023 Nomor 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memiliki tempat tinggal yang layak, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keberpihakan, keadilan, dan pemberdayaan kepada masyarakat, diperlukan pedoman pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016; Permen PUPR No. 07/PRT/M/2018; Permen PUPR No. 10/PRT/M/2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Rumah Tidak Layak Huni Bab III Jenis Perbaikan Bab IV Penerimaan Perbaikan Bab V Tata Cata Pengajuan Rumah Tindak Layak Huni Bab VI Tata Cara Penyelenggaraan Swakelola Bab VII Pelaporan Bab VIII Ketentuan Lain-Lain Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2020
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten
Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan
dalam rangka memberikan landasan hukum dalam
penerapan sistem pengelolaan pajak Sarang Burung
Walet agar dapat berjalan tertib, efektif, efisien, dan
akuntabel, diperlukan pengaturan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang
Burung Walet di Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten
Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Pajak; Jenis Penetapan, Masa, Tarif, Dasar Pengenaan, Dan Tata Cara Penghitungan Pajak; Tata Cara Pemungutan Pajak; Keberatan Dan Banding; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
16 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 874
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau
ABSTRAK:
Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta adanya perkembangan dinamika dan pembaruan peraturan perundang-undangan terkait barang/jasa terdapat Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang sudah tidak sesuai lagi dan harus dilakukan pencabutan,
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Pergub Kepulauan Riau No. 75 Tahun 2019.
Pencabutan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 62 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 62 Tahun 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 56 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana maka perlu menetapkan besarnya bantuan yang diberikan; bahwa untuk meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana alam yang mengakibatkan korban massal, perlu mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada
Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2009.
PERBUP ini mengatur mengenai pemberikan bantuan dana tanggap darurat kepada korban bencana alam di Kabupaten Pati untuk : korban bencana alam banjir; korban bencana alam angin topan; korban bencana alam gunung meletus; korban bencana alam tsunami; korban bencana alam kekeringan; dan korban bencana alam tanah longsor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2009.
7 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2020
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang-Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur-Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja-Perizinan, Pelayanan Publik-Lalu Lintas, Jalan-Standar/Pedoman
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 73008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Fatmawati
ABSTRAK:
bahwa PT MRT Jakarta ditugaskan sebagai operator utama pengelola kawasan transit oriented development koridor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017 dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, PT MRT telah menyusun dan mengajukan permohonan Panduan Rancang Kota kawasan pembangunan berorientasi transit Fatmawati kepada Gubernur, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
PERGUB ini mengatur mengenai menetapkan PRK Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Fatmawati yang berlokasi di Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas ± 57,6 Ha (lebih kurang lima puluh tujuh koma hektar) dan rincian perencanaan yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Gubenrur tentang penyesuaian pemanfaatan ruang atas persil tanah kawasan.
6 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Tahun 2021 No. 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka tertib admlnistrasi perencanaan kegiatan pembangunan,
penganggaran dan pelaksanaan belanja pemerintah desa di Kabupatcn Banyumas Tahun Anggaran 202 L secara berdayaguna dan berhasil guna untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, perlu dilakukan pengaturan secara jelas mengenal penganggaran dan pelaksanan belanja pemerintah desa di Kabupaten Banyumas;
bahwa untuk mcmberikan kcpastian hukum dalam penganggaran dan pelaksaan belanja pemerintah desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Satuan Harga Satuan Desa Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
262 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 56 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2012/No.56 Seri E Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan
Kesehatan Hewan, setiap orang perorangan atau
korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum yang memberikan pelayanan jasa
medik veteriner wajib memiliki izin dari Bupati; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pedoman
tentang perizinan pelayanan jasa medik veteriner; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Perizinan Pelayanan
Jasa Medik Veteriner;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang
Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010
Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
bagi dokter hewan, pelaku usaha kesehatan hewan, dokter hewan
berwenang, otoritas veteriner, organisasi profesi dokter hewan clan
Pemerintah Daerah serta semua pihak yang berkaitan dengan
pelayanan jasa medik veteriner. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a. memberikan arahan bagi terlaksananya sistem kesehatan hewan
nasional melalui pelayanan jasa medik veteriner;
b. memberikan jaminan kepastian, kenyamanan dan/atau
ketentraman bagi klien (pemilik) selaku pengguna layanan jasa
medik veteriner;
c. memberikan jaminan kepastian berusaha bagi dokter hewan
praktek dan pelaku usaha dibidang pelayanan jasa medik veteriner;
d. memberikan arahan bagi otoritas veteriner /dokter hewan
berwenang dalam melaksanakan pengawasan dan/atau pembinaan
kegiatan pelayanan jasa medik veteriner;
e. memberikan arahan bagi organisasi profesi dokter hewan dalam
bekerja sama dengan otoritas veteriner dalam pembinaan praktek
kedokteran hewan; dan
f. menetapkan standar pelayanan minimal pelayanan jasa medik
veteriner dan meningkatkan derajat kesehatan hewan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2012.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
