infrastruktur - prioritas pembangunan infrastruktur jalan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD.2019/NO.97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 225 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik terutama insfrastruktur jalan yang memadai di Kabupaten Cilacap, guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah, maka perlu adanya prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang didukung dengan penganggaran pembangunan yang sesuai; bahwa berdasarkan Perpres No 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perprs No 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, maka dipandang perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Kab Cilacap telah menetapkan Perbup Cilacap No 225 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Kab Cilacap; bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Cilacap (SIPPeCi) dan pemanfaatan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan (SIMBAJA), maka Perbup Cilacap No 225 tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Kab Cilacap, dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 225 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; Uu No 38 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 2006; PP No 12 Tahun 2019; Pepres No 16 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap 13 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 9 tahun 2016; Perda Kab Clacap No 3 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan angka 10 dan angka 11 pada Pasal 1.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 95 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3
Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Bupati perlu mengatur
ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin
Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung,
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis,
Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan
Gedung, Penilik Bangunan, Pembongkaran Bangunan Gedung,
Pendataan Bangunan Gedung, dan Pembiayaan Layanan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik
Fungsi Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/ 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/ 2018; Permen PUPR 19/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung, ketentuan penyelenggaraan TABG, ketentuan penyelenggaraan SLF, ketentuan penyelenggaraan pengkaji teknis, ketentuan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung, penilik bangunan, ketentuan pelayanan secara online, ketentuan pembiayaan layanan penyelenggaraan bangunan gedung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
123 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR ABSTRAK
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2019/NO.87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna
pelaksanaan padat karya infrastruktur sebagai upaya
untuk penyerapan tenaga kerja, perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya
Infrastruktur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun
2011; Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017;
Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai personil PLPK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 4 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2019
perubahan-penyelesaian pekerjaan-melewati tahun anggaran
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran
ABSTRAK:
a. bahwa pekerjaan dalam kontrak pengadaan barang/jasa mempunyai azas manfaat tinggi, namun tidak terselesaikan sampai Tahun Anggaran berkenaan dapat mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat dan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui Tahun Anggaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan No 194/PMK.05/2014; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran diubah, yaitu Ketentuan pasal 5 ditambah 2(dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4); Ketentuan pasal 6 diubah dan ditambah 1(satu) ayat, yakni ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.
Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 81 Tahun 2019
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2019/NO.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan
penyelenggaraan bangunan dengan tertib baik persyaratan
administratif maupun teknis guna mewujudkan bangunan yang
fungsional, andal, menjamin keselamatan, kenyamanan, dan
kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan
pembangunan;
b. bahwa pemenuhan tempat tinggal untuk masyarakat dengan
kebutuhan khusus disediakan oleh Pemerintah melalui
pembangunan rumah khusus;
c. bahwa dalam rangka pemenuhan hak fakir miskin dalam
memperoleh perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang
sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin
melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni
dan/atau sarana prasarana lingkungan;
d. bahwa dalam rangka mendukung ketertiban pembangunan
rumah dengan kebutuhan khusus dan tidak layak huni di
Kabupaten Bantul perlu diberikan kemudahan dalam penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten
Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan dan Persyaratan Penerbitan IMB bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH; Tata Cara Permohonan Penerbitan IMB; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Kesempatan Kepada Penyedia untuk Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, dan PPK menilai penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran; bahwa untuk mengatur tata cara pelaksanaan dan penganggaran sisa pekerjaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan yang melampaui tahun anggaran berkenaan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Penyelesaian Pekerjaan Pada Akhir Tahun Anggaran, Penyediaan Anggaran, Adendum Kontrak, Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Tata Cara Pembayaran Penyelesaian Sisa Pekerjaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2019.
Jumlah halaman : 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEPESERTAAN BAGI PEMBERI KERJA, KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TENAGA NON PNS, PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN JASA KONSTRUKSI DALAM MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam hal pedoman pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Mesuji, khususnya bagi Pemberi Kerja, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tenaga Non PNS, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Jasa Konstruksi di bidang Ketenagajerjaan, maka perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji; Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
Dalam Perbup ini diatur mengenai: definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Perbup; maksud dan tujuan pengaturan kepesertaan Jamsostek; penganggaran, pendaftaran peserta, dan pembayaran iuran kepesertaan; dan ketentuan lain terkait peraturan perundang-undangan terkait.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Material, Harga Sewa Peralatan, dan Upah Tenaga Kerja Semester Kedua untuk Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum, maka
percncanaan anggaran biaya baik yang menyangkut material, harga sewa peralatan maupun Upah Tenaga Kerja
Semester Kedua harus disusun berdasarkan harga yang berlaku saat perencanaan tcrsebut dilaksanakan;
b. bahwa dalam upay.a menyusun analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) diperlukan Standarisasi Harga Material,
Harga Sewa Peralatan, dan Upah Tenaga Kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Material, Harga Sewa Peralatan, dan Upah Tenaga Kerja Semester
Kedua Untuk Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Vndang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/68 Tahun
2018.
Keputusan ini menetapkan Standarisasi Harga Material, Harga Sewa PeraJatan dan Upah Tenaga Kerja Semester Kedua Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggarun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 69 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 69 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Kedudukan;
3. Susunan Organisasi;
4. Tugas dan Fungsi;
5. Tata Kerja;
6. Jabatan;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 94 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
