Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160, Pasal 162 dan Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU NO. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009; Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 7 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib; BAB IV Pergeseran Anggaran; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional wajib dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2018; Perda Kab Temanggunng No 10 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2014; Perda No 10 Tahun 2016; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 114 Tahun 2014; Perbup Temanggung No 21 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 46 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang musrenbang RKP Desa, musrenbang RKPD di Kelurahan, Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD. Dalam pelaksanaan Musrenbang diatur juga mengenai penyelenggara, bahan dan materi, peserta, narasumber, waktu pelaksanaan, tata cara pelaksanaan dan keluaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 100), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
121 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 42 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2018/No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Perikanan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis daerah serta Pasal 5 Perda kab Pandeglang nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah, maka perlu dibentuk nUnit pelaksana Teknis Pengolahan hasil Perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 th 2017; Perda kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Pokok dan Fungsi; 6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Tunjangan; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 42 Tahun 2018
tata cara - pemberian insentif - pemungutan - pajak daerah - retribusi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD No 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur petugas pelayanan Pajak Daerah dan penambahan personil jabatan fungsional pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 7 tahun 2002; UU 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 28 tahun 2009; PP No 69 tahun 2010; Perbup PPU No 10 tahun 2014
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diubah sebagai berikut: Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibayarkan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Perbup PPU No 10 Tahun 2014
3 hlm. 6 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 undang-Undang
Nomor 5 tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara
menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah
menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan,
kejujuran, kedisiplinan dan prestasi keda dalam
melaksanakan tu gasnya dapat diberikan penghargaan ;
b. bahwa pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang telah
menyumbangkan pikiran, kar5ra, karsa, atau cipta dan
darma bakti yang bermanfaat bagr pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan perlu diberikan
penghargaan;
c. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan nomor 11
Tahun 2Ol7 tentang Pemberian Penghargaan Kepada
Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara
Berprestasi Di Lingkungan Kabupaten Konawe Selatan
belum mengatur secara spesifik mengenai indikator
penilaian kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
yang akan mendapatl<an penghargaan ; d. berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang perubahan
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor l1 Tahun 2017
tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil
Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentalg pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
24, Tambahan kmbaran Negara Nornor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2otl tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi
Pemerintahan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tarrrbah,an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201 1 tentang
Penilaian Frestasi Ke{a Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor l2l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s2s8); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Ketentuan ayat (1) pasal 8 diubah
Pasal 15 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2018
penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning)
ABSTRAK:
a. dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transfran, akuntanbel, efesiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegritas;
b. dalam rangka tindak lanjut rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indinesia dangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dikembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (E-Planning);
c. berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dilakukan berbasis pada E-Planning;
1. UU No. 04 Tahun 1956
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 25 Tahun 2004
4. UU No. 17 Tahun 2007
5. UU No. 11 Tahun 2008
6. UU No. 14 Tahun 2008
7. UU no. 12 Tahun 2011
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. PP No. 58 Tahun 2005
10. PP No. 8 Tahun 2008
11. PP No. 12 Tahun 2017
12. Perpres No. 95 Tahun 2018
13. Permendagri No. 86 Tahun 2017
14. Permendagri No. 80 Tahun 2015
15. Perda No. 07 Tahun 2016
16. Perda No. 09 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan menggunakan sistem elektronik atau disebut E-Planning yang meliputu: pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem dan mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
13
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2018
Dinas PPKUKM Prov.Kaltim-UPTD-SUSUNAN ORGANISASI-PEMBENTUKAN
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD.2018/NO.42
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan Pergub Kaltim No.71 Tahun 2016 Pasal 20 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas PPKUKM Prov. Kaltim dan menindaklanjuti Surat Mendagri No.061/9334/SJ Tgl 29 Desember 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemda Prov. Kaltim, perlu menetapkan kembali Pergub tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur
Dasar Hukum:UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perda Kaltim No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD pada Dinas PPKUKM Prov. Kaltim dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Tupoksi dan susunan organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Tupoksi dan susunan organisasi UPTD Pelatihan Koperasi, Kepegawaian, Jabatan, Tata kerja, Pembiayaan, dan Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
Peraturan yang Dicabut: Pergub No.98 tahun 2016
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 42 Tahun 2018
PEDOMAN UMUM MEKANISME DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BENGKULU
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 42
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun
2017 Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(TKPRD) Provinsi Bengkulu memiliki tugas terhadap
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Agar dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagaimana dimaksud huruf a di atas,
perlu penetapkan peraturan Gubernur tentang
Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Tim
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi
Bengkulu.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 68 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Bengkulu. Dimuat tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, pedoman umum, mekanisme dan tata kerja tim koordinasi penataan ruang provinsi Bengkulu.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Peraturan ini terdiri atas 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, perlu ditetapkan peraturan wali kota cilegon tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018.
UU NO 12 Th 1985; UU No 21 Th 1997; UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 TH 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 109 Th 2000; PP No 24 Th 2004 yang telah diubah dengan PP No 21 Th 2007; PP No 23 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 5 Th 2009 yang telah diubah dengan PP No 83 Th 2012; PP No 69 Th 2010; PP No 30 Th 2011; Pp No 2 Th 2012; Pemendagri No 13 Th 2006; Pemendagri No 21 Th 2007; Pemendagri No 55 Th 2008; Pemendagri No 32 Th 2011; Pemendagri No 39 Th 2012; Pemendagri No 39 Th 2012; Pemendagri No 52 Th 2010; Perda Kota Cilegon No 7 Th 2010; Perda Kota Cilegon 9 Yh 2017; Perwal Kota Cilegon No 70 Th 2017.
Peraturan wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
