PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
a. bahwa terhadap bantuan sosial pendidikan mahasiswa tidak
mampu di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan evaluasi
dalam rangka verifikasi penerima bantuan pendidikan mahasiswa
tidak mampu;
b. bahwa guna kelancaran dan kejelasan Evaluasi dan Rekomendasi
terhadap bantuan sosial pendidikan mahasiswa tidak mampu,
diperlukan adanya petunjuk teknis;
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan'
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 Tahun 2016
tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan
Singingi Provinsi Riau;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-4875 Tahun
2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati
Kuantan Singingi Provinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi.
Perbup ini terdiri atas 7 Bab dan 10 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Prosedur dan Persyaratan, Evaluasi dan Penetapan, Mekanisme Penyaluran Bantuan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
15 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Untuk memberikan arah, landasan, dan tolak ukur penilaian dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu pedoman Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama demi terciptanya kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016,
Peraturan Walikota ini tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Standar Kompensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
243 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2013
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pagu
anggaran bantuan keuangan kepada pemerintahan desa
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Tahun Anggaran 2020, maka perlu
dilakukannya penyesuaian kembali atas rincian Alokasi
Dana Desa setiap desa dalam Kabupaten Bengkulu
Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6
Tahun 2019 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun
2020 18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun
2019 19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 15 Tahun
2020 20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 54 Tahun
2020
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 9
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN, DISERTAI LAMPIRAN RINCIAN ALOKASI DANA SETIAP DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
12
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 55 Tahun 2016
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permen LHK No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 55, BN 2016/ NO 1062; http://jdih.menlhk.co.id/: 17 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 55 Tahun 2017
PEDOMAN - TATA KEARSIPAN - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2017/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dilakukan Penataan sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
Kearsipan perlu diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.78 Tahun 2012; PERDA Tanjung Jabung Timur No.15 Tahun 2013; PERDA Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016
Perbup Ini Mengatur Mengenai Pedoman Tata Kearsipan DI LIngkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Ruang Lingkup; Pengurusan Surat; Pemberkasan; Pemeliharaan, Pengamanan dan Peminjaman Arsip; Penyusutan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
10 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 55 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, BD Tahun 2020 No. 56
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2020 serta optimalisasi
pemanfaatan hasil pembangunan, perlu dilaksanakan perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; UU No 9 Th 2018; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP 74 Th 2012; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 65 Th 2010; PP No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 71 Th 2010; PP No 2 Th 2012; PP No 27 Th 2014; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; PP No 12 Th 2017; PP No 2 Th 2018; PP No 56 Th 2018; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri No 79 Th 2018; Permendagri No 33 Th 2019; Permen PUPR No 07/PRT/M/2019; Permenkeu No 78/PMK.02/2019; Per.Kep. Lembaga Kebijakan Barang/Jasa No 7 Th 2018; Per.Kep. Lembaga Kebijakan Barang/Jasa No 8 Th 2018; Per.Kep. Lembaga Kebijakan Barang/Jasa No 9 Th 2018; Perda Prov Banten No 7 Th 2006; Perda Prov banten No 1 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Prov Banten No 4 Th 2019; Perda Prov banten No 8 Th 2016; Perda Prov Banten No 1 Th 2018; Perda Prov Banten No 1 Th 2019; Perda Prov Banten No 3 Th 2020; Pergub Banten No 47 Th 2020; Pergub Banten No 48 Th 2019;
Perubahan Peraturan Gub Banten Nomor 48 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Provinsi Banten TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2020.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2010
BARANG MILIK DAERAH - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2015/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, dan Kartu Inventaris Barang Jalan,
Jembatan, Irigasi, dan Jaringan
ABSTRAK:
bahwa ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang; bahwa untuk memperoleh data Barang Milik Daerah yang benar, akurat, serta bisa dipertanggungjawabkan khususnya terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, dan Kartu Inventaris Barang Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan, serta untuk menyusun Buku Inventaris Unit Pengurus Barang dan Buku Inventaris Induk, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang
Daerah terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, dan Kartu Inventaris Barang Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, Kartu Inventaris Barang Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan;
UU No 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Permendagri No 64 Tahun 2013; Perda Kab Karanganyar No 14 Tahun 2013; Perda Kab Karanganyar No 13 Tahun 2014; Perbup Karanganyar No 84 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan asas, ruang lingkup, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2015.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
