Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
ABSTRAK:
1. Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021, perlu mengatur Estimasi Biaya/Harga Tertinggi di Kabupaten Pesawaran;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun 2021;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah sebagai batas tertinggi atau estimasi untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menangani pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, Dan bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani, perlu mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui suatu sistem penanganan pengaduan; Sehingga untuk memberikan acuan dalam penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2011.
Ketentuan Umum, Lingkup Dan Sumber Pengaduan, Pelaporan Pengaduan, Pembentukan Tim Dan Mekanisme Penanganan Pengaduan, Tindak Lanjut Pengaduan, Paparan Dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Dan Pemutakhiran, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 56 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan standar kebutuhan kendaraan dinas Pemerintah Daerah; standar kebutuhan kendaraan dinas Pemerintah Daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; berdasarkan huruf a dan b di atas perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Standarisasi Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.46 Tahun 1971; PP No.40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No.31 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; Keppres No.5 Tahun 1983; Keppres No.9 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keppres No.46 Tahun 1991; Inpres No.5 Tahun 2004; Permendagri No.7 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No.11 Tahun 2007; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.59 Tahun 2007; Perda No.4 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Perda No.3 Tahun 2013; Perda No.7 Tahun 2008; Perda No.9 Tahun 2011; Perda No.10 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2011; Perda No.12 Tahun 2011.
Maksud Standarisasi Kebutuhan Kendaraan Dinas, antara lain untuk: a. merencanakan kebutuhan kendaraan dinas; b. menyeragamkan kebutuhan akan kendaraan dinas; c. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam merencanakan kebutuhan akan kendaraan dinas; d. memberikan jaminan dan kepastian dalam pengelolaan kendaraan dinas; e. kelancaran proses pengerjaan; f. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai; g. memudahkan komunikasi; h. kelancaran tugas dan pengamanan; dan i. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. Tujuan Standarisasi Kebutuhan Kendaraan Dinas, antara lain untuk: a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan kendaraan dinas; dan c. terwujudnya pengelolaan kendaraan dinas yang tertib, efektif dan efisien. Perencanaan kebutuhan kendaraan dinas disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan kendaraan dinas yang ada. Kendaraan dinas, meliputi: a. kendaraan perorangan dinas; b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; c. kendaraan dinas operasional khusus; dan d. kendaraan dinas operasional tugas lapangan. Kendaraan dinas yang telah ada sebelum berlakunya peraturan bupati ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; PP No.40 Tahun 1994; PP No.6 Tahun 2006; Keppres No.9 Tahun 1985; Permendagri No.7 Tahun 2006; Perda No.4 Tahun 2008;
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 56 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun 2012
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Standar Satuan Harga Tahun 2012 digunakan sebagai pedoman menyusun biaya kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Standar Satuan Harga Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2011.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/NO.416, TBD.2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 2018 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Terigah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018-2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
Lampiran 48 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merauke Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 56 Tahun 2013
PEDOMAN - DEWAN PENGAWAS - DEWAN DIREKSI - LEMBAGA PENYIARAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2013/594
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2012
PERBUP ini mencakup ruang lingkup yakni Umum; Dewan Pengawas; Dewan Direksi; Penghasilan; Pengawasan Dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2013.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 56 Tahun 2018
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA - KEBIJAKAN DAN STRATEGI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Tahun 2018/ No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Brebes Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten
Brebes dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang arah jakstrada kabupaten brebes, penyelenggaraan jakstrada, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa dana usaha Ekonomi Kelurahan merupakan dana yang dipergunakan Masyarakat kelurahan atau pelaku ekonomi dikelurahan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan untuk penguatan pengaturan dan pengelolaan dana usaha ekomoni kelurahan lebih optimal maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 73 Tahun 2005; PP No.17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: petunjuk teknis program pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi kelurahan yang mengatur antara lain kepengurusan kelembagaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK); struktur kelembagaan UEK; pembukaan rekening; ketentuan pinjaman dan pengembalian; pembagian hasil usaha; laporan; penanganan masalah; pembinaan, evaluasi dan pengawasan; dan ketntuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
