Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 164 ayat (9) Peratuan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 30 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022.
Dalam Perbup ini diatur tentang tata cara pergeseran anggaran yang meliputi dasar pergeseran, jenis pergeseran, ketentuan pelaksanaan pergeseran anggaran, dan dasar perubahan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah
Kecamatan Rambah Hilir telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2019
Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Rambah Kecamatan Rambah Hilir.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Badan Informasi Geopasial Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun
2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Kecamatan
Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2019 Nomor 45) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023, perlu meretapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan can Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 12 Tahun 2019PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 70 tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 84 Tahun 2022, Perda Kab. Rokan Hilir No. 21 Tahun 2016, Perda Kab. Rokan Hilir No. 11 Tahun 2016, Perda Kab. Rohil No. 1 Tahun 2023
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 2.148.166.099.483,00 (dua triliun seratus empat puluh delapan milyar seratus enam puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus
delapan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER\MAKTLAN RAKYAT DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2A23 NOMOR 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 49 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan PERPU No. 2 Tahun 2022, PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2018, Permendagri No. 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 tahun 2007, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perbup Mesuji No. 11 Tahun 2022
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kotabaru terhadap petunjuk teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk setiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, penyesuaian rekening belanja dengan target kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan sebelumnya, dan penyesuaian belanja tunjangan tambahan penghasilan pegawai;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021;Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022;Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022;Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 175 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2023.
17 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2023
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD Tahun 2023 No. 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Pemberian TPP;
Bab III: Standar Besaran Tambahan Penghasilan;
Bab IV: Kriteria Pemberian TPP;
Bab V: Pembayaran TPP;
Bab VI: Pengurangan TPP;
Bab VII: Penghentian Dan Penundaan Pembayaran TPP;
Bab VIII: Pendanaan;
Bab IX: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
26 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 599
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERlAN TAMBAHAN PENGHASfLAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka meningkatkan meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pernerintah Kabupacen Halmahera Tengah sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Llngkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah; b. bahwa Kepu tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Apartur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah Menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur SipiJ Negara Di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraiuran Kepala Daerah; c. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 36 Tahun 202l tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada buruf a, b dan c diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990; 2. Undang-Undang Nomor l Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2022; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20I7; 13. Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 15. Peraruran Pemcrintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014; 17. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006; 18. Peraturan Menter! Dalam Negen Nomor 35 Tahun 2012; 19. Peraturan Daerah Kabupacen Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020.
PEMBERlAN TAMBAHAN PENGHASfLAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023.
Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
26 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2032 NOMOR 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuau Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab IV huruf D Lampiran Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang -Undang Nomor Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2022.
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
12 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD Tahun 2023 No. 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penggunaan Dana Transfer Kepada Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati berwenang menetapkan pembagian Alokasi Dana Desa dan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaannya Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran berjumlah Rp2.474.746.721.400,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
32 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
