Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD Kota Manado Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Umum Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, maka dipadang perlu dibuat suatu Standar Biaya Umum untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 di Pemerintah Kota Manado; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Biaya Umum Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 19999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2021; PERMENKEU No. 60 Tahun 2021; PERDA No. 10 Tahun 2006.
Standar Biaya Umum Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
62 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD Kota Batu Tahun 2021 No 30/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batu No 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggraran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf h.1 Peraturan Wali Kota Batu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 105 Tahun 2020 ten tang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Bagi.an Administrasi Pembangunan adalah menyiapkan bahan kebijakan penyusunan analisis standar harga;
b. sehubungan dengan adanya Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap belanja pada Standar Satuan Harga pada Satuan Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Batu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Harga Barang/ J asa di Lingkungan Pemerintah Anggaran 2021;
UU No 11 Tahun 2001;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 25 Tahun 2004 ;
UU No 25 Tahun 2009;
UU No 28 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 30 Tahun 2014;
PP No 108 Tahun 2000;
PP No 109 Tahun 2000;
PP No 55 Tahun 2005;
PP No 8 Tahun 2006;
PP No 39 Tahun 2007;
PP No 60 Tahun 2008;
PP No 71 Tahun 2010;
PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;
PP No 18 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 87 Tahun 2014;
Perpres No 16 Tahun 2018;
Perpres No 33 Tahun 2020;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
PMK No 76/PMK.06/2015;
Permendagri No 19 Tahun 2016;
Permendagri No 64 Tahun 2020;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
PMK No l 19/PMK.02/2020;
Perda Kota Batu No 8 Tahun 2011;
Perwali Kota Batu No 82 Tahun 2020 sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Perwali Kota Batu No 11 Tahun 2021.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Batu Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kata Batu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini menjadi dasar penyusunan Dokumen Pe]aksanaan Anggaran pergeseran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) melaui website www.SIPD.Kemendagri.go.id.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021
APBDPengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Bandung No. 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PERWALI Kota Bandung No. 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan , Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 30, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 30
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian penggunaan
anggaran transfer dari pemerintah pusat dan mendukung
penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
dan dampaknya akan dilakukan pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau
Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam butir I.E.35
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2021, program dan kegiatan yang dibiayai dari
dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana
Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana,
bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup
tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan
Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Pertama atas
Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Baubau Tahun Anggaran 2021;
1. Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
6. Undang-Undaeng Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 43);
23.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
24.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
Tentasng Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149);
27.
Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
28.
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pililhan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran
Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11};
29. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016
Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Baubau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2020 Nomor 7).
1. Ketentuan Pasal 1 diubah
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 1A
3. Ketentuan Lampiran I, diubah sehingga Lampiran
1 berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran
I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Lampiran II, diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan Wali Kota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran Tunjangan Lainnya Walikota dan Wakil Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 210)
Kepegawaian, Aparatur Negara - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 331
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004, Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020, maka perlu menetapkan PERWALI
PERWALI ini mengatur mengenai Prinsip-Prinsip Pemberian TP Pegawai ASN; Tata Cara Persetujuan TP Pegawai ASN; Klasifikasi TP Pegawai ASN; Peringkat dan Besaran TP Pegawai ASN; Ketentuan Penganggaran TP Pegawai ASN; Pemberian dan Pengurangan TP Pegawai ASN; dan Ketentuan Pembayaran TP Pegawai ASN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran Tunjangan Lainnya Walikota dan Wakil Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 210)
50 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021
PERWALI Kota Banjarmasin No. 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Perrtanggungjawaban serta Monitorong dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian D Belanja Daerah sub bagian 2 Ketentuan Terkait Belanja Operasi mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
Dasar Hukum; UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 17 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Hibah; Bantuan Sosial; Monitoring dan Evaluasi; Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Hibah dan Bantuan Sosial yang telah diverifikasi pada tahun 2020 dan telah di
anggarkan di APBD 2021 tetap dilanjutkan pelaksanaannya dengan berpedoman
pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
41 halaman; lampiran 20 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa guna menunjang tugas Pemerintahan dan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tomohon dan sebagai pedoman dalam Analisis Standar Belanja Daerah dalam penyusunan kegiatan telah ditetapkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021; b. bahwa Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2020 Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 11 Tahun 2012; PERDA No. 5 Tahun 2020; PERWALI No. 10 Tahun 2020.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021
151 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2021
PERWALI Kota Pontianak No. 5 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK
MEKANISME PEMANFAATAN JASA TENAGA PENDIDIKAN/GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2021/NO.24, LL Kota Pontianak : 13 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MEKANISME PEMANFAATAN JASA TENAGA PENDIDIKAN/GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan biaya operasional sekolah daerah secara akuntabel dan tepat sasaran maka perlu menyusun Mekanisme Pemanfaatan Jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non Pegawai Negeri Sipil melalui Biaya Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.13 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.28 Tahun 1990, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.12 Tahun 2009, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.13 Tahun 2019, Perda No.7 Tahun 2016, Perwali No.88 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Mekanisme Pengelolaan Bosda Pada SDN dan SMPN di Kota Pontianak, Penempatan, Pembagian Tugas, dan Pemintahan Tempat Tugas, Pengawasan, Indikator Penilaian Prestasi Pekerjaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
9 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 24 Tahun 2021
Tata Cara - Penganggaran, - Pelaksanaan, dan Penatausahaan,- Pertanggungjawaban dan Pelaporan - serta - Monitoring dan Evaluasi - Belanja Tidak Terduga
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang tata cara penganggaran ,palaksanaan ,penatausahaan ,pertangungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
Dasar hukum peraturan ini : UU No 7 tahun 2021;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 70 Tahun 2019;Permendagri No 90 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,Belanja tidak terduga,Monitoring dan evaluasi,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021.
13 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
