Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Tata Naskah Dinas berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Arsip Negara Nomor 5 Tahun 202l tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 20l2 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20l9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor l20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 202l Tentang Pedoman Umum Naskah Dinas;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Bab I Ketentuan Umum;
2. Bab II Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas;
3. Bab III Bentuk dan Susunan Naskah Dinas;
4. Bab IV Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Penjabat;
5. Bab V Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas;
6. Bab VI Stempel;
7. Bab VII Kop Naskah Dinas;
8. Bab VIII Sampul Naskah Dinas;
9. Bab IX Papan Nama;
10. Bab X Perubahan dan Pencabutan
11. Bab XI Ketentuan Lain-Lain;
12. Bab XII Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
92
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 18 Tahun 2022
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksud.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Lamp 13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR BIAYA ADMINISTRASI UMUM DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Administrasi Umum di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan; b. Bahwa untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam upaya mendorong kinerja pemerintahan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Administrasi Umum di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021.
STANDAR BIAVA ADMINISTRASI UMUM DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
54 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 18 Tahun 2022
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan berkenaan dengan perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 dan pergeseran kegiatan antar
Perangkat Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Keija Pemerintah
Daerah Tahun 2022;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4932);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6757);7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 6178);8. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentangRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2022 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 149);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasarpada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di DaerahProvinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada standarpelayanan minimal Sub Urusan Bencana DaerahKabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 nomor 1541);13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar SubUrusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsidan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 nomor 158);14. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar TeknisStandar Pelayanan Minimal Pekeijaan Umum danPerumahan Rakyat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1891);15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan MinimalPendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 1687);16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PelayananDasar pada Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 68);17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija PemerintahDaerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 496);20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutakhiranKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah;22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (LembaranDaerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 13,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor330);23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran DaerahProvinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, TambahanLembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);24. Peraturan Gubemur Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun2021 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah ProvinsiLampung Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi LampungTahun 2021 Nomor 23);25. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran DaerahKabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahNomor 1 Tahun 2020 Lembaran Daerah KabupatenPringsewu Tahun 2020 Nomor 144);26. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017Nomor 11);27. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah KabupatenPringsewu Tahun 2022 Nomor 166);28. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 15 Tahun 2021tentang Rencana Keija Pembangunan Daerah Tahun2022 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor605);
Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
Halaman : 10
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD Tahun 2022 No. 75
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
Bab III: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2022
PERBUP Kab. Jepara No. 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
Mengubah
PERBUP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2022/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penambahan rincian barang dan penyesuaian harga barang, maka perlu meninjau kembali PERBUP Jepara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kab. Jepara Tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan PERBUP tentang Perubahan atas Standar Harga Pemerintah Kab. Jepara Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah denagn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Pasal 20 dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, Pasal 17 dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purbalingga;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 21 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 54 Tahun 2017, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, dewan pengawas, direksi, informasi pelaksanaan seleksi, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
a.
bahwa
dalam
rangka
pelaksanaan
kebijakan
penyederhanaan
birokrasi
di lingkungan
instansi
pemerintah,
perlu
dilakukan
penataan
Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan;
b.
bahwa Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor
39
Tahun
2016
ten tang
Kedudukan,
Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Kabupaten
Konawe
Kepulauan sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum sehingga perlu diganti;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang
Penyederhanaan
Struktur
Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi,
maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konawe Kepulauan
di
Provinsi Sulawesi
Tenggara,
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5415);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5954);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2014
Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2020
Nomor 245,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2016
Nomor 114,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2019
Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6477);
7.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan
Nomor 47 Tahun
2016 tentang
Pedoman
Organisasi
Perangkat
Daerah
Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
8.
Peraturan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun
2021
ten tang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);
9.
Peraturan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun
2021
tentang
Penyederhanaan
Struktur
Organisasi
Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);
10. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe Kepulauan
Nomor 2 Tahun
2016 tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe
Kepulauan
(Lembaran Daerah
Kabupaten
Konawe
Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah,
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2020
ten tang
Perubahan
Atas Peraturan
Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe
Kepulauan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe Kepulauan
Tahun 2020 Nomor 11).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PBENTUK,NOMENKLATUR, DAN, TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2022.
ka Peraturan Bupati Konawe
Kepulauan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2016 Nomor 67)
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 17 Tahun 2022
PERBUP Kab. Mahakam Ulu No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai waktu pembayaran tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perbup Mahakam Ulu No. 23 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Mahakam Ulu No. 37 Tahun 2021
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diubah adalah Pasal 7 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
3 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
