Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BAGIAN HUKUM KABUPATEN SUMBAWA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PINJAMAN, INVESTASI DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah, menyebutkan BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, bahwa BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Berdasarkan ketentuan pasal 92 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat begi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran. Berdasarkan ketentuan padal 205 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepala daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan pinjaman, investasi dan kerja sama BLUD lingkup pemerintah kabupaten sumbawa.
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005, Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2005, Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan nomor 77/PMK.05/2009, Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016, Peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018, Peraturan bupati sumbawa nomor 9 tahun 2015
Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Pinjaman, Investasi, Kerjasama, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
-
-
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2019
pengendalian kebakaran hutan dan lahan - kabupaten bintan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Dengan melaksanakan ketentuan DIKTUM Kedua angka 20 huruf a Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sehingga berimplikasi hukum di daerah maka Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.39 Tahun 2014; PP No.41 Tahun 2001; PPI No.45 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2008; PP No.27 Tahun 2012; Inpres No.11 Tahun 2015
Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan. Ruang Lingkup, Organisasi Pengendalian, Pencegahan dan Pengendalian, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan, Peningkatan Kesadaran masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Penganggaran, Ketentuan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup Dan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik Untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 5, pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nmor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah perlu menyusun Kode Lokasi dan Kode Barang Milik daerah
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan ini mengatur tentang Kode lokasi dan Kode Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
-
-
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2020 agar berjalan lebih efisien dan
efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah
Kabupaten Jepara Tahun 2020;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar satuan harga dalam pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada jenis barang yang ditentukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
183 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN BIAYA JASA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BIMA
ABSTRAK:
Dengan diundangkannya peraturan daerah kota bima nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kota bima nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, maka peraturan walikota bima nomor 22 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pengembalian jasa pelayanan kesehatan di kota bima perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu mentapkan peraturan walikota tentang perubahan atas peraturan walikota bima nomor 22 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pengembalian biaya jasa pelayanan kesehatan di kota bima.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010, Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017, Peraturan Menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015, Peraturan daerah kota bima nomor 8 tahun 2011,
Dalam hal retribusi pelayanan kesehatan diatur mengenai biaya jasa sarana pelayanan kesehatan sebesar 40% dan biaya jasa pelayanan kesehatan sebesar 60%
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN BIAYA JASA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BIMA
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijkan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa serta dalam rangka menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Bab III Kode Etik
Bab IV Majelis Pertimbangan Kode Etik
Bab V Pemeriksaan dan Keputusan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2019
pedoman penanganan benturan kepentingan dilingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah bebas korupsi,kolusi dan nepotisme dan pemahaman yang tidak seragam mengenai bantuan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sanagt berpengaruh pada performance kinerja pejabat/pegawai.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2017; UU No.8 Tahun 2006; UU No.12 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, penanganan benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi benturan kepentingan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
