Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka memperlancar penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) perlu disusun
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDesa) serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
pembangunan Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa di Kabupaten Banjar dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Desa; Perencanaan Pembangunan Desa; Penyusunan RPJMDesa; Penyusunan RKPDesa; Penetapan RPJMDesa dan RKPDesa; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 52 Tahun 2022
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal (Hospital ByLaws) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta keselamatan pasien, maka perlu penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik;
b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan kelompok staf medis, perlu diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Peraturan Internal Korporasi (Corporate ByLaws); Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff Bylaws); Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2015
36
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain; bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain perlu dibentuk aturan sebagai pedoman bagi para pihak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang jenis, pedoman dan bidang KSDD, dokumen KSDD, tahapan KSDD, koordinasi teknis, persetujuan DPRD, penyelesaian perselisihan, berakhirnya KSDD, TKKSD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan daya guna dan hasil guna atas beban kerja, efisiensi, efektivitas, optimalisasi kerja dan tertib administrasi atas beban kerja dan biaya di lingkungan Pemerintah Proinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya menindaklanjuti rekomendasi koordinasi supervise dan pencegahan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan guna penambahan analisis standar belanja lingkup pekerjaan umum, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 dan Peratauran Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu tentang ketentuan umum, ruang lingkup, ASB dan HSPK.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 52 Tahun 2022
ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa guna pedoman penyusunan rencana kerja dan
anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan dalam belanja Daerah oleh setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis
Standar Belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan Tahun Anggaran 2023 dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran
2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Anailisis Standar Biaya (ASB); ASB Fisik, ASB Non Fisik; Penerapan ASB; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019
45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemasangan Dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa Pajak Reklame merupakan Pajak Daerah yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, untuk itu dalam pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Sumedang harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahaan dan ketertiban; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk teknis penyelenggaraan pemasangan dan perhitungan nilai sewa reklame; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemasangan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2009.
Terdiri dari 26 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, penyelenggaraan, penetapan lokasi, penyampaian pesan reklame, konstruksi reklame, hak dan kewajiban penyelenggara, mekanisme penyelenggaraan reklame, dasar pengenaan pajak reklame dan tata cara perhitungan nilai sewa reklame, masa pajak reklame, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2011.
mengatur mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan pemasangan dan perhitungan nilai sewa reklame
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Huruf D angka 5 point d Nomor 6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 60;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Ruang lingkup pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 52 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menyusun petunjuk
pelaksanaan dalam rangka memberikan aturan yang
bersifat teknis dalam melaksanakan Peraturan Daerah
dimaksud agar dapat menjamin kepastian hukum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang meliputi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah, Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Penjabat Kepala Desa Dan Sekretaris Desa Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pemberian Uang Duka, Hak Pensiun, Dan Penghargaan, Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
