Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dan ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas, maka perlu menata ulang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
b. bahwa Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007
tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas;
1. KETENTUAN UMUM
2. TUJUAN
3. JENIS NASKAH DINAS
4. KETENTUAN LAIN-LAIN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38 Tahun 2010
139
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD NO 41 tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan
Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Standarisasi
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota
DPRD Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum
memuat pengaturan mengenai standarisasi biaya tranportasi
UPT. Puskesmas pada Program Teknis Kesehatan Masyarakat
Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang
Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017
tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 7 tahun 2002; UU 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; Permenkeu no 113/PMK.05/2012; Permendagri No 29 Tahun 2016; Permendagri No 33 tahun 2017; Permenkeu No 49/PMK.02/2017; Perbup PPU No 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup PPU No 14 tahun 2018
merubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu Biaya transportasi bagi Pegawai UPT. Puskesmas yang melaksanakan tugas program teknis kesehatan masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, bersumber dari APBN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018.
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2016
4 hlm. 2 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.17 Tahun 2008, UU No.22 Tahun 2009, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.22 Tahun 2011, PP No.64 Tahun 2015, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Permenhub No.104 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2016, Perbup No.46 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan; Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Wialayah Kerja; Tata Kerja Dan Pelaporan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelabuhan Penyeberangan rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
7 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Koperasi Sehat
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan koperasi secara kelembagaan dan usaha harus sesuai dengan perkembangan dinamika perkoprasian yang berorietasi pada RPJMD tahun 2016-2021.
UU No 25 Th 1992; UU No 15 Th 1999; UU No 20 Th 2008; UU no 5 Th 2014; UU RI No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 4 Th 1994; Pemen Negkop Ri No 06/ Per/M.KUKM/V/2006; Pemen Koprasi No 08/Per/M.KUKM/IX/2015; Permen Koprasi No 10/Per/M.KUKM/IX/2015; Permen Koperasi No 17 /IX/M.KUKM/2015; Permen Koprasi No 21/IX/M.KUKM/2015; Perda Kota Cilegon NO 3 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2.Kegiatan Perkoprasian dan Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; 3. Ruang Lingkup dan Penilaian Kesehatan Koperasi; 4. Pembiayaan; 5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 31 huruf (d), Pasal 132 ayat (2), pasal 89 dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis . Dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihakpihak yang tidak berhak, maka perlu adanya klasifikasi atau pembatasan terhadap akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar . Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati .
Dasar Hukum : Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 ; Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 ; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar , Meliputi : Ketentuan Umum ; Ruang Lingkup Dan Asas Klasifikasi ; Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis ; Arsip Dinamis ; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu disusun suatu peraturan yang mengatur tentang petunjuk teknis penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah; bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perlu sinergi perencanaan pembangunan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Tknis dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kedudukan Juknis dan Pelaksanaan Penyusunana Dokumen Renstra dan Renja adalah sebagai panduan operasional dalam penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Yang diatur lainnya adalah mengenai Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Tata Cara Perubahan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartenagara nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, Bupati Perlu Mengatur Ktentuan Yang Lebih Rinci Mengenai Penyelenggaran Izin Mendirikan Banguna Gedung ,Tim Ahli Banguna Gedung, Sertifikat Lait Fungsi Bangunan Gedung Pekajian Teknis, Pengawasan Dan Pengendalian penyelenggaran banguna Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, DAn Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 27 Tahun 1959; UU No 3 tahun 1953; Uu No 28 tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; Uu No 9 Tahun 2015; UU No 2 tahun 2017; No 36 Tahun 2005; UU No 28 Tahun 2002; No 36 Tahun 2005; UU No 28 Tahun 2002; No 17 athun 2007; No 5 Tahun 2016; No 9 tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 dan Pasal 2, Perangkat daerah Penyelenggara Bangunan Gedung Pasal 3 s/d Pasal 22; Penyelenggaraan IMB Pasal 23 s/d Pasal 187, Penyelenggaraan Pengkajian Teknis Pasal 186 s/d Pasal 265, Penyelenggaraan Pasal 266 s/d Pasal 275, Layanan Online Penyelenggaraan bangunan Gedung Pasal 276 s/d Pasal 286, Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 287 s/d pasal 297, Ketentuan Peralihan pasal 298.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
171hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan anggaran APBD yang semula Rp2.355.843.093.000,00 menjadi Rp2.366.508.483.200,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa; 5. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Mengatur bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
27 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
ABSTRAK:
Bahwa sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 162 ayat(6) juncto Permendagri No.21 Tahun 2011, kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggatan berjalan. Sesuai SE Mendagri No.977 Tahun 2018 hal Bantuan Keuangan kepada Pemprov NTB Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Pergub tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.33 Tahun 2017; Perda Kaltim No.14 Tahun 2008; Perda Kaltim No.8 Tahun 2017; Pergub Kaltim No.54 Tahun 2017
Dalam Peeraturan Gubernur ini diatur tentang Pelaksanaan APBD Mendahului Penetapan Perubahan APBD TA 2018 pada BPKAD Prov. Kaltim untuk Bantuan Keuangan kepada Pemprov NTB yang mencakup maksud dan tujuan, sumber dana, Pengeluaran yang dilaksanakan Mendahului Penetapan Perubahan APBD TA 2018 pada BPKAD Prov. Kaltim, dan tata cara penyaluran
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
