Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola yang Berasal dari Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 440/445/Tahun 2011; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 52 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentangPedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Pejabat Pengelola;
Pengangkatan Pejabat Pengelola;
Pemberhentian Pejabat Pengelola;
Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip sebagai sumber informasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan penyelamatan arsip yang
bernilai guna; bahwa dalam rangka penyelamatan arsip dan tercapainya
pelaksanaan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan pedoman penyusutan arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Atau Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2007; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 – Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaporan, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2012.
32 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 54 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor
43 tahun 2014, perlu menetapkan pedoman pengelolaan
dan petetapan besaran rincian alokasi dana desa setiap
desa Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan
Penetapan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2021, Perda Kab Pesawaran No 11 Tahun 2021, Perbup Pesawaran No 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Penetapan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 54 Tahun 2021
PEDOMAN MANAJEMEN TALENTA DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Administrator Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke dalam jabatan Administrator berdasarkan perbandingan objektif antara kualifikasi, kompetensi, sosiokultural, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil untuk dipromosikan ke dalam jabatan Administrator berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, maka diperlukan pedoman manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Administrator Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 14 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017, PP No 30 Tahun 2019, Perpres No 81 Tahun 2010, Keputusan Presiden No 87 Tahun 1999, PerMendagri No 85 Tahun 2015, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Manajemen Talenta Dalam Pengisian Jabatan Administrator Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021.
Halaman : 8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Kelengkapan dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan pedoman bagi Bendahara
Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah daJam
melakukan penyusunan kelengkapan dan verifikasi
dokumen pertanggungjawaban yang baik dan benar, perlu
menetapkan pedoman kelengkapan dan verifikasi dokumen
pertanggungjawaban bendahara Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Kelengkapan Dan Verifikasi Kelengkapan
Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, bukti transaksi, pedoman kelengkapan dan verifikasi kelengkapan dokumen dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pengaturan bantuan stimulan, maka sesuai dengan amanat dari Pasal 54 ayat (5) UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawawasan Permukiman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Kabupaten Bengkayang;
UU No.10 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.88 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, PermenPUPR No.13/PRT/M/2016; Perda Kabupaten Bengkayang No.11 Tahun 2016, Perda No.12 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2020, Perbup No.1 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup; BPSRP; Jenis Kegiatan; Persyaratan Penerima BSPRS; Penetapan Lokasi dan Penerima BSPRS; Pelaksana Bantuan; Penyaluran BSPRS; Pembinaan; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
26 halaman dan 57 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Salatiga Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07.2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
b. bahwa dalam proses pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Salatiga Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pembinaan, pengawasan dan monitoring dan teknis penyaluran pemberian BLT
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Tahun 2020/ No. 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluaraga di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
Dalam meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara yang komprehensif melalui Promotif, Preventif, Kuratif dan rehabilitatif, maka perlu dilaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarfa. Agar pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan keluarga dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2007; UU No 36 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UU no 9 tahun 2015; Perpres No 72 tahun 2012; Perpres No 2 tahun 2015; Permenkes No 75 tahun 2014; Permenkes No 21 Tahun 2016; Permenkes No 39 tahun 2016; Permenkes Np 43 Tahun 2016; Permenkes No 19 Tahun 2017; Permenkes No 61 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Perbup Jepara No 18 tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Di Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lapangan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana dengan dinas teknis terkait;
b. bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian, perlu disusun Standar Operasional Prosedur untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara terpadu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bombana;
Dasar hukum peraturan ini:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 201 7 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
Materi pokok peraturan ini :
1. Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memuat :
a. dasar hukum;
b. persyaratan;
c. mekanisme; .
d. biaya/tarif; dan
e. waktu penyelesaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
