Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H Damanhuri Barabai
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umym Daerah menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Pegwai Non PNS lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H Damanhuri Barabai.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 440/445/
Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai dengan sistematika : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengadaan Pegawai Non PNS; Pengangkatan; Pemberhentian Pegawai Non PNS; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 53 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPajak dan Retribusi DaerahDesaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Lingga Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besa.ran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa se Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 205)
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Desa - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 280
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Se Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besa.ran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa se Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023, namun karena adanya Perubahan Pagu Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkpan PERBUP
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 293
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasisfikasi Kemanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan alat bukti yang sah harus dikelola dan diselamatkan guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, dan berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, makak perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2004; UU No. 11 Th. 2008 stdd UU No. 19 Th. 2016; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 28 Th. 2012; PP No. 12 Th. 2017; Kepres No. 105 Th. 2004; PerkaANRI No. 17 Th. 2011; Permendagri No. 83 Th. 2022; Perda Kab. Natuna No. 2 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis; Akses Arsip Dinamis; dan Pengelolaan Arsip
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
11 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2016
PERBUP Kab. Bandung No. 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
Mengubah :
PERBUP Kab. Bandung No. 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2020
pedoman - pengangkatan - pegawai - dalam - jabatan - fungsional - pengawas - penyelenggaraan - urusan - pemerintahan - di - daerah - ppupd - dan - jabatan - fungsional - auditor - jfa - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD 2020/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (PPUPD) Dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan guna mendapatkan pegawai yang memiliki integritas dan moralitas yang baik maka perlu menetapkan Perbup Pangandaran tentang Pedoman PPPUPD dan JFA di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/220/M.PAN/7/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 51 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 13 Tahun 2019; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 36 Tahun 2020; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 50 Tahun 2016 sebagaiman atelah diubah dengan Perbup Pamngandarqan No. 70 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengangkatabn Dalam Jabatan Fungsional PPUPD, Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Auditor, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 53 Tahun 2023
tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2023/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didorong
dengan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pernerintah Kabupaten Pekalongan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang acuan untuk melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan tindak lanjut hasil pengawasan APIP. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah Kabupaten Pekalongan dan format rekapitulasinya temuan hasil pengawasan APIP dan tindak lanjutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan Penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor
22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2019 Nomor 22) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 53 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa penjatuhan hukuman administratif bagi Aparatur Sipil Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Aparatur Sipil Negara untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas Negara yang tinggi;
b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan pedoman penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan KabupatenButon Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III JENIS HUKUMAN DISIPLIN
BAB IV PEMANGGILAN
BAB V PEMERIKSAAN
BAB VI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BAB VII PENETAPAN KEPUTUSAN
BAB VIII UPAYA ADMINISTRATIF
BAB IX PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BAB X PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
-
-
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Tahun 2018 No 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Oalam Negeri
Republik Indonesia Nomo,r 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Oesa , penga<1aan barang/jasa di tlc,:stt p,:ilu diatur
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam
pelaksanaannya perlu disempurnakan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Cara PengadaanBarang/Jasa di Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015; Perda Kab temanggung No 15 Tahun 2015; Permendagri No 20 tahun 2018; Perka LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015; Perbup Temanggung No 60 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Temanggung No 41 Tahun 2018; Perbup Temanggung No 50 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati inii diatur tentang : landasan
hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
pembiayaannya bersumber dari APB Desa.
Ruang lingkup pengadaan barang/jasa meliputi:
(1) Pengadaan barang/jasa secara swakelola; dan
(2) Pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
28 beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kab Bekasi Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
