Dinas Perikanan - kedudukan - fungsi - susunan organisasi - tugas - tata kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2019/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, telah ditetapkan Perturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kaupaten Jepara;
bahwa guna efektifitas dan peningkatan pelayanan bidang perikanan kepada masyarakat maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk disesuaikan; sebagaimana;
bahwa berdasarkan pertimangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu berdasarkan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Repulik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 ; Peraturan Daerah Kaupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 pada Pasal 3, Pasal 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Peraturan Bupati yang diubah/dicabut yakni Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 40 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun2 017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
pendidikan - BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER - pns
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2019/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun2 017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan kualifikasi pendidikan dan memperluas kesempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan kompetensinya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta perubahannya; bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Bupati Demak, meningkatkan minat dan upaya peningkatan jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak melalui bantuan biaya pendidikan program magister, Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu diubah untuk kedua kali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j serta penghapusan huruf k Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 40 Tahun 2019
PERBUP Kab. Majalengka No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Ahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Majalengka
Mengubah :
PERBUP Kab. Majalengka No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal,
dan guna penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat
wajib, maka perlu percepatan pencapaian target Standar
Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Brebes sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
a. Prinsip SPM;
b. Penyelengaraan SPM;
c. Pelaksanaan;
d. Pengembangan Kapasitas;
e. Pembinaan dan Pengawasan;
f. Pelaporan dan Penerapan SPM;
g. Koordinasi Penerapan SPM; dan
h. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 57 Tahun 2009 tentang Tarif Air Minum dan
Tarif Lain yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengenaan Tarif Air Minum dan Tarif Lain yang Berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu
ABSTRAK:
bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM)
Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang pemenuhan air
bersih, maka perlu dikelola secara profesional dengan
prinsip ekonomi yang tetap memperhatikan fungsi sosial; bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM)
Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang pemenuhan air
bersih, maka perlu dikelola secara profesional dengan
prinsip ekonomi yang tetap memperhatikan fungsi sosial; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengenaan Tarif Air Minum dan Tarif Lain Yang Berlaku
di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu
Kabupaten Karanganyar;
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015;
DI dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Dasar Kebijakan Penetapan Tarif
Bab III Blok Konsumsi dan Kelompok/Klasifikasi Pelanggan
Bab IV Perhitungan Tarif
Bab V Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif
Bab VI Tarif di PUDAM
Bab VII Pembayaran
Bab VIII Pelanggaran, Denda dan Kerusakan Jaringan Pipa
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2009 dicabut.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Penghasilan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besaran penghasilan Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Pemerintah Desa;
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penetapan penghasilan Pemerintah Desa. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. sumber;
b. penghasilan tetap;
c. tunjangan;
d. jaminan sosial; dan
e. penerimaan lain yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 tahun 2015 Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun
2015 tentang Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2018 perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pelantikan Kepala Desa, Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi, Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
Jumlah Halaman : 49 HLM; Lampiran : 78 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tana Tidung, di pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat
rokok merupakan salah satu zat aditif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat bahaya baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan
merokok merupakan kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap Kesehatan
untuk memberikan perlindunga kepada individu, masyarakat dan lingkungan dari bahaya asap rokok, perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang serta ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Tanpa Rokok diwilayahnya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III KAWASAN TANPA ROKOK
BAB IV TEMPAT KHUSUS MEROKOK
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII LARANGAN
BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB Ix KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahun 2019
PEDOMAN - BANTUAN - PEMBERIAN - PERMAKANAN - BAGI - WARGA - BINAAN - PADA - LEMBAGA - KESEJAHTERAAN - SOSIAL - (LKS) - DENGAN - SISTEM - PELAYANAN - DALAM - PANTI - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2019/40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Pemberian Permakanan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dengan Sistem Pelayanan Dalam Panti Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi warga binaan LKS dengan sistem pelayanan dalam panti di Kab. Bekasi Dan agar dalam bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada LKS dengan sistem pelayanan dalam panti di Kab. Bekasi yang telah dianggarkan dalam APBD Kab. Bekasi, dapat dilaksanakan dengan baik, tertib dan tepat sasaran, maka perlu Pendoman Bantuan Pemberian Permakanan Bagi Warga Binaan Pada LKS dengan Sistem Pelayanan Dalam Panti yang ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 43 Tahun 2004; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permensos No. 184 Tahun 2011; Permensos No. 22 Tahun 2016; Perda Prov Jabar No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Sasaran, Pelaksanaan Bantuan Pemberian Permakanan, Persyaratan Pengajuan Bantuan Pemberian Permakanan, Tugas Dan Tanggungjawab, Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009; Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024; Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 8 (delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Materi RKPD; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
