PERBUP Kab. Garut No. 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Daerah Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kota Ambon yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntrabel, maka perlu mengatur kode etik Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Daerah sebagai perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional. Berdasarkan ketentuan Bagian Keempat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tentang Etika Pengadaan Barang/ Jasa sebagai tingkat kematangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 12 Tahun 2017; PEPRES No. 16 Tahun 2018; PERKALKPP No. 4 Tahun 2017; PERKALKPP No. 14 Tahun 2018; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016; PERWALIKOTAMBON No. 40 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, komite kode etik, pemeriksaan dan keputusan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kab Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara
sejalan dengan perkembangan pembangunan, perkembangan teknologi, dan sebagai upaya untuk lebih
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permen PU No.25 Tahun 2008
Dalam peraturan ini diatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; Manajemen Penanggulangan Kebakaran Daerah; Pencegahan Bahaya Kebakaran; Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Sarana Penyelamatan Jiwa; Rekomendasi, Pemeriksaan dan Pembinaan; Ketentuan Larangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Membangun Rumah Burung Walet
ABSTRAK:
dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Peternakan yang mengatur mengenai penertiban, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Malinau
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pidana
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pidana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidan
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012–2032
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Peternakan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
BAB IV OBJEK DAN SUBJEK IZIN MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET
BAB V PENYELENGGARAAN IZIN MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET
BAB VI PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN
BAB VII MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET
BAB VIII BENTUK IZIN MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET
BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN
BAB X BERAKHIRNYA IZIN
BAB XI LARANGAN
BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XV PENGENDALIAN
BAB XVI KETENTUAN PIDANA
BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Baca Tulis Alquran Pada Pendidikan Formal
ABSTRAK:
Bahwa untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan berakhlakul karimah, maka perlu pelaksanaan pendidikan dan baca tulis Alquran dalam pendidikan formal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Baca Tulis Alquran pada Pendidikan Formal.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Baca Tulis Al Quran pada Pendidikan Formal, yang memuat; Ketentuan Umum; Materi Pendidikan dan Baca Tulis Al Quran; Pelaksanaan Pendidikan dan Baca Tulis Al Quran; Penilaian Pendidikan dan Baca Tulis Al Quran; Pembinaan dan Pengawasa; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No43 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.65 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2014, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.120 Tahun 2018, Perda No.8 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2018
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Transformasi Perpustakaan; Tanggung Jawab Perpustakaan; Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan; Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat; Perpustakaan Umum; Sumber Daya Perpustakaan, sarana dan prasarana serta dana; Layanan Perpustakaan, Tim Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
Peraturan ini memiliki 11 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 40 Tahun 2019
PERBUP Kab. Ciamis No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 209
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang
berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan clan
kegotong royongan, dapat clibentuk Baclan Usaha Milik
Desa;
b. bahwa clalam rangka menggali sumber pendapatan
asli Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat
Desa, pemerintah Desa dapat membentuk Badan
Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan clan
potensi Desa;
c. bahwa clalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan
diperlukan instrument hukum yang mengatur
sehingga dalam pelaksanaannya dapat terlaksana
secara tertib, berdaya guna dan dapat
dipertanggungjawabkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
BAB III PENGELOLAAN
BAB IV JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA
BAB V KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VII PEMBUBARAN BUM DESA
BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
16 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 juncto Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik, Gubernur memberikan bantuan keuangan
kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang
mendapatkan kursi di Dewan provinsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar
pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, penghitungan bantuan keuangan, penganggaran, pengajuan bantuan keuangan, verifikasi kelengkapan administrasi partai politik, penyaluran bantuan keuangan, penggunaan bantuan keuangan, laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dan ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
