Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon Tahun 2019 oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 60 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PERDA Kota Cirebon No 6 Tahun 2016; PERDA Kota Cirebon No 7 Tahun 2016; PERDA Kota Cirebon No 9 Tahun 2016; PERWALI Kota Cirebon No 26 Tahun 2018
Peraturan Wali Kota Cirebon ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemanfaatan Data Kependudukan
Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan harus
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
melalui perumusan kebijakan di bidang
pemerintahan dan pembangunan dengan cara
penyajian dan pendistribusian data kependudukan
oleh pemerintah daerah. Untuk pemanfaatan data kependudukan
sebagaimana dimaksud, perlu diatur
pemanfaatan data kependudukan dimaksud dengan
Peraturan Gubernur
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
LINGKUP PEMANFAATAN DAN CAKUPAN PELAYANAN;
BAB III
TATA CARA PEMANFAATAN DAN HAK AKSES DATA;
BAB IV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memberikan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur Ketentuan UmumJaminan Kesehatan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
7 halaman peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 39
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan TA 2018
ABSTRAK:
Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 50 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian sehubungan dengan belum tercantumnya
beberapa uraian kegiatan sesuai usulan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Oleh karena itu perlu membentuk Peraturan Gubemur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 1968, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018. Dimuat beberapa perubahan pada lampiran I dan III.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 51) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
Peraturan ini terdiri atas 4 hlm, Lampiran : 3 Lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2018
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
PERWALI Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2017 tentang Remunerasi BLUD UPT Bisnis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka pemberian remunerasi untuk bulan Januari sampai dengan April 2018 dengan memperhitungkan selisih besaran remunerasi yang telah diterimakan.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta, perlu dicabut dan diganti
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2017
Materi Pokok: Asas remunerasi, Sumber dana remunerasi, Penerima, Bentuk remunerasi, Indikator Tunjangan Kinerja, Penghitungan Besaran Tunjangan Kinerja, Tambahan Nilai Dalam Pemberian Tunjangan Kinerja, Tunjangan Hari Raya, Besaran Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, Jaminan Sosial, Bonus, Pesangon, Penilaian Kinerja dan Hukuman Disiplin
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 15 HLM; Lampiran : 3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 39 Tahun 2018
penetapan indikator kinerja utama dinas penanaman modal dan energi sumber daya mineral kabupaten boalemo
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/NO.714
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007; Perda Kabupaten Boalemo No. 6 Tahun 2017; Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004.
Dalam peraturan ini diatur tentang penetapan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 39, BN.2018/NO.1787, peraturan.go.id: 16 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
