pelaksanaan penggerakan lini lapangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga daerah kabupaten boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2020/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mencapai tujuan keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana yang bertumpu tersedianya sistem informsi manajemen serta kedudukan pengawas/koordinator kecamatan Petugas Larangan KB/Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan merupakan ujung tombak pelaksaanaan program di lapangan dalam menunjang keberhasilan program Kependudukan dan untuk meningkatkan pelaksanan pembinaan Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) dan untuk meningkatkan pergerakan program Kependudukan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.52 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimna telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.71 Tahun 2009; PP No.12 Tahun 2009; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.11 Tahun 2019; Perda Kab.Boalemo No.4 Tahun 2012; Perda Kab.Boalemo No.5 Tahun 2016; Perda Kab.Boalemo No.6 Tahun 2017; Perbup Boalemo No.41 Tahun 2016.
Daalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan pergerakan lini lapangan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga daerah kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 25 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2012 - 2015
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak dalam upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa, untuk itu harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam satu lingkungan layak anak;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1953, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Perda Kab Sintang No 25 Tahun 2006, , Perda Kab Sintang No 1 Tahun 2008, , Perda Kab Sintang No 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tugas dan Fungsi; Prinsip Rencana Aksi Daerah; Pembinaan; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2017
Kependudukan dan PerkawinanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Sintang No. 3 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Sintang Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berupa layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi, dirasa perlu untuk membentuk adanya Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang
UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2007, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Keppres No. 59 Tahun 2002, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2015
Perbup ini menguraikan struktur organisasi dan pembagian tugasnya.
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang; Pembentukan; Visi, Tujuan dan Sasaran; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Tugas Fungsi; Struktur Organisasi dan Uraian Tugas; Keanggotaan dan Kepengurusan; Pembiayaan; dan Ketentuan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat, martabak dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2006, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.37 Tahun 2007, Perpres No.25 Tahun 2008, Permendagri No.25 Tahun 2011, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.13 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pemanfaatan Kartu Identitas Anak; Sasaran, Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan Kartu Identitas Anak; Masa Berlaku dan Bentuk Kartu Identitas Anak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
5 halaman dan 3 Halaman Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten Jembrana, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberdayaan Keluarga Miskin di
Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2006;
1.KETENTUAN UMUM; 2.TAHAPAN PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN; 3.PENDATAAN; 4.STRATEGI, PROGRAM, DAN RENCANA AKSI DAERAH; 5.KOORDINASI, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI; 6.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2012.
ketentuan mengenai alat pemeriksaan hemoglobin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 25, BN.2015/NO.499, kemenkes.go.id : 9 hlm
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin, Dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Jaringan Pelayanannya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
