Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 25 Tahun 2003

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Ini berisi tentang KETENTUAN UMUM , NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, JENIS RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SARAN DALAM PENETAPAN BESAR NYA TARIF RETRIBUSI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, TATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI , TATA CARA PEMBAYARAN, TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI , PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN, TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN, TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYRAN RETRIBUSI, KETENTUAN PIDANA, PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

T.E.U.

Indonesia, Kota Padang Sidempuan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Padang Sidempuan

Tanggal Penetapan

12 Maret 2003

Tanggal Pengundangan

12 Maret 2003

Tanggal Berlaku

12 Maret 2003

Sumber

LD. 2003/No. 25

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Padang Sidempuan

Bidang

Halaman ini telah diakses 475 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda padangsidimpuan no.25 thn 2003_ok.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi - Penggantian - Biaya - Cetak - KTP - dan - Akta - Catatan - Sipil
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD. 2003/No. 25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalarn pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. hahwa Retribusi salah satu sumber PAD kola Padangsidimpuan: c. bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil suatu hal yang sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rnengetahui dan dikenal status daripada seseorang dan unruk Perencanaan Pembangunan Daerah secara khusus dan Pembangunan nasional pada umumnya, yang dalam pelaksanaannya memerlukan biaya fisik dan operasional : d. bahwa pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk didalam Kewenangan Daerah untuk mengatur dan menerapkannya, maka untuk melaksanakannya layak diatur dan ditetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk diperoleh PAD Kora Padangsidimpuan didalam pelaksanaanya Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999, Undang- Undang Nomor 34 tahun 2000, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, Keputusan Menteri dalam Negeri 174 Tahun 1997, Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 175, Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 tahun 2001, Peraturan Ini berisi tentang KETENTUAN UMUM , NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, JENIS RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SARAN DALAM PENETAPAN BESAR NYA TARIF RETRIBUSI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, TATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI , TATA CARA PEMBAYARAN, TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI , PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN, TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN, TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYRAN RETRIBUSI, KETENTUAN PIDANA, PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2003. 11 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 25 Tahun 2003

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT