Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sarmi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tenteng Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Kabupaten Sarmi. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.983.795.569.750 ( Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Anggaran pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp. 12.403.733.000 (dua belas milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Anggaran pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp. 971.391.836.750 ( Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2021
Anggaran Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Anggaran Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021
UU No 2 Tahun 1997, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 56 Tahun 2005, PP No 39 Tahun 2007, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 64 Tahun 2020, PerMendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab Tulang Bawang No 4 tahun 2020, Perda Kab Tulang Bawang No 08 Tahun 2020, PerBup Tulang Bawang No 67 Tahun 2011, PerBup Tulang Bawang No 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Anggaran Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kab. Batang Hari Tahun 2021 No.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisai, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis Belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Monor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 16 Tahun 2007 telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 Tahun 2021.
Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
-
-
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Covid-19 yang membahayakan sistem perekonomian desa dan/atau stabilitas sistem keuangan desa serta berdasarkan ketentuan pada Pasal 36 ayat (2) Perbup Mukomuko No 44 Th 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBDes TA 2021.
1. UU No 3 Th 2003;
2. UU No 6 Th 2014;
3. UU No 23 Th 2014;
4. PP No 43 Th 2014;
5. Permendagri No 20 Th 2018;
6. Permendes PDTT No 13 Th 2020; dan
7. Perbup Mukomuko No 44 Th 2018.
MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP; PRIORITAS PENGGUNAAN APBDES; MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PADA APBDES; PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PUBLIKASI DAN PELAPORAN; PERTANGGUNG JAWABAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2021
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Bantuan Pangan Non Tunai yang Bersumber Dari APBD
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menurunkan angka
kemiskinan perlu dilakukan kegiatan penyaluran
Bantuan Pangan Non Tunai yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa agar pengelolaan Bantuan Pangan Non
Tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berjalan efektif, efisien, tepat
sasaran, tepat jumlah, tepat waktu serta tepat
kualitas, perlu diatur mekanisme tata kelola.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
19 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2009 , Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69
Tahun 2010.
Materi pokok : Pemberian, Kriteria dan Kuota Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) APBD, Pengelolaan Keuangan BPNT APBD, Bank Penyalur dan Mekanisme Penyaluran BPNT APBD, Tata Cara Pengajuan, Penonaktifan dan Penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Tim Koordinasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Jumlah Halaman : 21 HLM; Lampiran : 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati Aceh Tenggara No 49 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tenggara No 49 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Qanun Kabupaten
Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2021;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 T ahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 T ahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahu 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 T ahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 T ahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 T ahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 T ahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2020;
Peraturan Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NO 49 TAHUN 2020
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NO 05 TAHUN 2021
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional, besaran tunjangan komunikasi intensif dan
tunjangan reses bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
dana operasional ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
10 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
