Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pertanggungjawaban Atas Komponen Biaya Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memenuhi kaidah-kaidah pertanggungjawaban atas komponen biaya yang dikeluarkan maka dipandang perlu diatur bentuk pertanggungjawaban atas komponen biaya perjalanan dinas, bahwa bentuk pertanggungjawaban atas komponen biaya perjalanan dinas telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban atas Komponen Biaya Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Pada Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban atas Komponen Biaya Perjalanan Dinas yang di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut, Sewa kendaraan dalam kota, Biaya transportasi, biaya penginapan, Uang Harian, Biaya tes covid-19. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 02 Tahun 2018
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaannya, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Bupati Solok Nomor 59 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini memuat II Pasal dan I Lampiran yang berisi tentang beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021, diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
Peraturan Bupati Solok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021, diubah.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021.
64 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Lampiran huruf E angka 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang jelas peruntukannya dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut; Ketentuan Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 9 ayat (1), dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 10 ayat (1), dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah; Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah dan ayat (4) diubah); Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) diubah; Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) diubah; Ketentuan Pasal 20 ayat (11) dan ayat (12) diubah; Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus; Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus kemudian ditambahkan satu ayat yaitu ayat (5); Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) diubah; Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, ayat (3) diubah, ayat (4) diubah dan ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus dan ditambahkan satu ayat yaitu ayat (4); Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 26A dan Pasal 26B; Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2A) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 36A; Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) diubah serta ayat (15) dihapus; Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2A) serta ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 54 dihapus; Ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus; Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 58 dihapus; Ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus; Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 68 dihapus; Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 88 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
56
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Realisasi dan Penatausahaan Secara Keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 Untuk Sementara Tanpa Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dilakukan dengan sistem elektronik, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/235/Keuda Perihal Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2021, pada angka3 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah yang masih mengalami kendala dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 dapat melakukan proses penatausahaan di luar Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang secara bersamaan tetap direkam dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat setiap akhir bulan dengan tetap berkoordinasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Realisasi dan Penatausahaan Secara Keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 Untuk Sementara Tanpa Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Realisasi dan Penatausahaan Secara Keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 Untuk Sementara Tanpa Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Lingkup Belanja dan Pendapatan; Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Pengawasan; Ketentuanlain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2021.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan PP No.12 Tahun 2019 Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) tentang Pelaksanaan Keuangan Daerah serta ketentuan dalam BAB VI Poin D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.16 Tahun 2007; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.64 Tahun 2020; Perda No.3 Tahun 2007; Perda No.13 Tahun 2020; Perbup No.84 Tahun 2020.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang perubahan atas Perbup No.84 Tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, meliputi ketentuan pasal 3 diubah berbunyi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.920.789.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.449.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.922.238.000.000,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Perbup No.84 Tahun 2020
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Mamasa Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
UU No.28 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.926.179.938.054,00 berkurang sejumlah Rp. (19.800.000.000)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
Peraturan Bupati Mamasa Nomor 30 Tahun 2020
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2021
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021
Mengubah
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021
PENJABARAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - KABUPATEN OGAN KOMERING ULU - TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran
2021
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ;UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 109 Tahun 2000;PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 23 Tahun 2005;PP No 55 Tahun 2005;PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018;PP No 19 Tahun 2010;PP No 71 Tahun 2010;PP No 12 Tahun 2017;PP No 18 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;PP No 13 Tahun 2019;Permendagri No 16 Tahun 2007 sebagaimana
telah diubah dengan Permendagri No 36 Tahun 2011;Permendagri No 52 Tahun 2012;Permendagri No 62 Tahun 2017;Peremendagri No 64 Tahun 2020;Perda No 10 Tahun 2020;Perbup No 75 Tahun 2020
dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 75 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021
21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021
APBD; Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah; Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
ABSTRAK:
dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2074 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan sosial (Berita daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 43) sudah tidak sesuai dan perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nornor 7 Tahun 2020
Tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
Perbup No 43 Tahun 2021
Perbup No 6 Tahun 2021
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran ALokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, ketentuan mengenai pengalokasian dan pembagian
Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten PasamanTahun Anggaran 2021,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 56 Tahun 2005
PP No. 12 Tahun 2019
Perpres No. 33 Tahun 2020
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008
Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Standar satuan biaya sebagaimana dimaksud Pasal angka berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi: dan
b. estimasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 72 Tahun 2020
93
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
