Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN, PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan dengan tertib, efisien,
transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2012
Peraturan ini Mengatur Ketentuan Umum; Jenis dan Sifat Belanja; Permintaan Pembayaran atas beban belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; Perintah Pembayaran; Pencairan Dana; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2013.
13 halaman peraturan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapannya diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 7 Tahun 2018; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 14 Tahun 2008; Perda No. 11 Tahun 2012; Perda No. 4 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi ruang lingkup RPJMD, sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2019.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2013-2018
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2018
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2018/ No.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu ditetapkan kelompok kemampuan keuangan daerah kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupatu Aceh Barat Daya tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018.
UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Qanun Kab. Aceh Barat Daya No. 3 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Bagi Kabupaten, Ketentuan lain-lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, meningkatkan usaha peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 41 Tahun 2014, maka pemerintah provinsi Kalimantan Barat perlu mengatur mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 25 Tahun 1956, UU No16 Tahun 1992, UU No.18 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2012, UU No.19 Tahun 2013,UU No.23 Tahun 2014, PP No.78 Tahun 1992;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Maksud, Tujuan dan ruang lingkup; Perencanaan; Peta Potensi Peternakan dan Lahan Penggembalaan Umum; Pengelolaan; Pemberdayaan Peternak; Kesehatan Hewan; Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan; Lalu Lintas Hewan dan Produk Asal; Hewan; Otoritas Veteriner; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Penelitian dan Pengembangan; Koordinasi, kerjasama dan Kemitraan; Peran Masyarakat dan Dunia Usaha; Sistem Informasi; Pembiayaan; Larangan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini memiliki 15 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN
DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN BANGKA BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, dimana pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak dibebankan pada APBD dan APBNagari;
b. bahwa guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam mengelola biaya pemilihan Wali Nagari yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari Serentak yang Bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.
1. UU No. 6 Tahun 2014
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 43 Tahun 2014
4. PP No. 60 Tahun 2014
5. PP No. 12 Tahun 2019
6. Permendagri No. 112 Tahun 2014
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Permendagri no. 77 Tahun 2020
9. Perda Kab. 50 Kota No. 1 Tahun 2015
10. Perda Kab. 50 Kota No. 3 Tahun 2021
11. Perda Kab. 50 Kota No. 5 Tahun 2021
12. Perbup 50 Kota No. 93 Tahun 2021
13. Perbup 50 Kota No. 130 Tahun 2021
Perbup ini mengatur tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022, dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Biaya Pemilihan Wali Nagari
Bab III Pengelolaan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan peningkatan kualitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan khususnya pada kegiatan pembangunan rumah layak huni di
Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun 2017-2022
- bahwa sebagai upaya memberikan pedoman umum dan kepastian hukum bagi penyelenggara pembangunan rumah layak huni oleh berbagai Instansi dan Pemerintah Gampong di Kabupaten Aceh Jaya terutama mengenai standarisasi bangunan dan persyaratan penerima manfaat yang sesuai dengan kearifan lokal
- bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Manfaat Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Jaya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud Dan Tujuan, BAB III Pembangunan Rumah Layak Huni, BAB IV Kriteria Persyaratan Penerima Manfaat, BAB V Penilaian Penerima Manfaat, BAB VI Penilaian Penerima Manfaat, BAB VII Tim Verifikasi Kabupaten, BAB VIII Hak Dan Larangan Penerima Manfaat, BAB IX Peran Serta Masyarakat, BAB X Pembiayaan, BAB XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2005/No.2 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas serta menjamin keberhasilan, peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi Sekretariat Daerah;
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan; organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2005.
Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor. 1 Tahun 2004
5 Halaman, Penjelasan: 1 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Flores Timur nomor 99 Tahun 2016.
Materi pokok Peraturan Bupati ini adalah Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Pengelolaan; Bab IV Pelaporan; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
