MILIK DAERAH-BARANG-PENGGUNAAN-STATUS-PENETAPAN-PENGAJUAN-PROSEDUR-OPERASIONAL-STANDAR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka menindak lanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan serta dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik umum yang berlaku di masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa tanah dan/atau bangunan perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan'tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik. PP No.27 Tahun 2014 Pasal 14 huruf b tentang Pengelolaan Barang (Milik Negara/Daerah dan Permendagri No.19 Tahun 2016 Pasal 43 ayat (1) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda Kab. Berau No.5 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Pengajuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Di Luar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan
tidak mampu diluar penerima bantuan iuran jaminan
kesehatan, korban kekerasan dalam rumah tangga,
korban perdagangan orang, dan masyarakat terlantar
dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan
dan/atau dana bantuan kesehatan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Sistem Kesehatan Daerah, Ketentuan mengenai tata
cara pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin
dan tidak mampu serta anak terlantar yang tidak
terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran
diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menyusun
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak
Mampu Diluar Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10
Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun
2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2013, Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016
Terdiri dari 17 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup pelayanan kesehatan, sasaran, persyaratan, dan mekanisme perbuatan SKTM, hak dan kewajiban, sumber dana dan peruntukannya, mekanisme pelayanan kesehatan, mekanisme pencairan dana, sanksi, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu diluar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi penerima SKTM kesehatan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan kepegawaian yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi dan keadilan dalam upaya menciptakan PNS yang profesional, akuntabel,sinergi, transparan sehingga terwujudnya produktivitas dan kinerja PNS yang tinggi sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS; bahwa untuk menjamin rasa keadilan dan azas akuntabilitas dan transparan maka perlu pedoman teknis tata cara penegakan disiplin bagi PNS di lingkungan Pa=emkab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang tata cara penegakkan disiplin PNS di Lingkungan Pemkab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 53 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 30 tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kewajiban dan larangan PNS, jenis hukuman disiplin, pemanggilan PNS, pemeriksaan PNS, berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan, penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, upaya administratif, pemberlakuan, hapusnya menjalankan hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan penjatuhan hukuman disiplin, pembatasan hak kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan
diperlukan pengarusutamaan gender melalui penguatan
kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,
pembinaan dan evaluasi atas kebijakan, program dan
kegiatan yang responsif gender; bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengarusutamaan
gender di Kabupaten Grobogan serta untuk menyesuaikan
dengan dinamika peraturan perundang-undangan, maka
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2013 tentang
Pedoman umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di
Kabupaten Grobogan dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan
Perencanaan Responsif Gender di Kabupaten Grobogan
perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, pengembangan jaringan, pembiayaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2016 dicabut.
65 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Perhitungan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah, maka penetapan harga dasar air tanah dalam komponen perhitungan nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai kriteria dan tata cara dalam perhitungan pajak air tanah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perhitungan Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011,Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, dasar pengenaan pajak air tanah, HDA, penetapan pajak dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 63004
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit perlu diubah
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2017
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit pada ayat (1) huruf c dan huruf h Pasal 17; ayat (2) Pasal 30; Penyisipan 4 (empat) pasal diantara Pasal 35 dan Pasal 36 yaitu Pasal 35A, 35B, 35C, dan 35D; Penyisipan 4 (empat) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yaitu ayat (2a), (2b), (2c), dan ayat (2d); dan Penyisipan 2 (dua) Pasal diantara Pasal 42 danPasal 43 yaitu Pasal 42A dan 42B
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
1. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Istora dan Senayan;
2. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Lebak Bulus;
3. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Fatmawati;
4. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Blok M dan Sisingamangaraja;
5. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Dukuh Atas.
Dan tidak memberlakukan sebagian Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan tidak berlaku pada Kawasan Berorientasi Transit sepanjang tidak melebihi batas atas intensitas dalam PRK.
9 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Meneteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kuala Lumpur Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Standar Operasional Prosedur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Ruang Lingkup
4. Pelaksanaan SOP OPD
5. Pengawasan Pelaksana
6. pengkajian Ulang Dan Penyempurnaan SOP
7. Tata Kerja
8.Sarana Dan Prasarana
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
